Gubernur Sherly Tjoanda Singgung Dampak Nyata Pemotongan Anggaran, Buntut Masih Banyak Warga Malut yang Susah
- Instagram/@s_tjo
Ternate, tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos menyoroti kebijakan pemotongan anggaran. Hal ini bisa berdampak pada kondisi warga Malut.
Sherly Tjoanda berharap kepada pemerintah pusat. Pasalnya, kebijakan ini dinilai sangat memberatkan lantaran bisa mempengaruhi rencana pembangunan infrastruktur.
Selain itu, Sherly Tjoanda berpendapat pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kurang lebih sekitar 60 persen bisa menghambat percepatan pembangunan di daerah.
Sherly Tjoanda menyampaikan keresahan terkait kebijakan pemotongan anggaran saat membuka Musyawarah Daerah ke-VI Partai Golkar Malut di Ternate, Minggu (12/4/2026).
"Kami mengalami pemotongan kurang lebih 60 persen dari total Dana Bagi Hasil (DBH). Secara total, dari 10 kabupaten/kota dan satu provinsi, pemotongan mencapai Rp3,5 triliun. Ini menekan sstruktur APBD, terutama di kabupeten atau kota," kata Sherly dalam keterangannya diterima, Selasa (14/4/2026).
Sherly Tjoanda Bicara Kesejahteraan Warga Malut
- Instagram/@s_tjo
Lebih lanjut, wanita biasa disapa Gubernur Sherly itu menyoroti kesejahteraan. Hal ini bermula saat ia membicarakan pertumbuhan ekonomi Malut.
Berdasarkan data saat ini, kata dia, Malut mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Ia berpendapat pertumbuhan yang dapat dicapai sebesar 34 persen.
Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi di Malut belum menyentuh pada kesejahteraan masyarakat. Sherly menganggap hal itu terjadi karena belum terlaksananya proses pemerataan.
Sherly menuturkan, saat dirinya dan pemerintah blusukan ke masyarakat, masih banyak rumah tidak layak huni (rutilahu). Ironisnya, mereka masih menempati rumah-rumah yang kumuh.
"Kalau kita turun ke daerah, masih banyak warga belum memiliki rumah layak, belum punya kamar mandi," tuturnya.
Tak hanya rutilahu, kesejahteraan juga menyangkut pada persoalan ekonomi. Kebanyakan anak muda tidak bisa atau tak sanggung kuliah karena terbentur biaya.
Ia mengapresiasi apabila Malut disebut daerah atau provinsi paling kaya. Namun di balik itu, pemerintah belum melakukan pemerataan kesejahteraan terhadap masyarakatnya.
"Masyarakatnya belum sejahtera dalam arti yang sesungguhnya," tambahnya.
Selain itu, Sherly menyebut dampak besar dari pemangkasan RKAB sekitar 50-60 persen. Ini rentan mempengaruhi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar khususnya di kawasan industri.
Ia menuturkan, dampak yang paling dirasakan di sektor kawasan industri pertambangan. Ia menerima laporan dampak dari pengurangan anggaran terjadi di sejumlah kawasan industri di Malut.
Ia mengatakan, banyak perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja. Ironisnya, hal ini mengorbankan puluhan ribu orang atau pekerja.
"Informasi terakhir yang sapat dapat, di beberapa kawasan industri itu ada pemotongan sampai 20 ribu pekerja," ucapnya.
Pemerintah Pusat Diminta Pertimbangkan Pemangkasan Anggaran Daerah
Ia menyampaikan harapannya terkait persoalan pemangkasan anggaran daerah. Ia menginginkan pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan ini pada 2027.
Ia memahami salah satu kewenangan pemerintah pusat yakni Dana Alokasi Umum (DAU). Namun ia menyarankan agar tidak ada pemotongan dana bagi hasil (DBH).
"Ketika masyarakat bertanya apa manfaat sumber daya alam yang dieksplorasi, sementara jalan dan jembatan belum terkoneksi, kami harus punya jawaban," tegasnya.
(hap)
Load more