Plus-Minus Twitter setelah Diakuisisi Elon Musk, Tingkatkan Rasisme?

Perusahaan-perusahaan media sosial sendiri menjadi dipaksa membuat penilaian risiko internal dan harus bertanggung jawab atas konten yang diunggah penggunanya.

Namun di negara-negara bukan demokrasi liberal, akuisisi Twitter oleh Musk malah membuat cemas para aktivis, jurnalis, dan kalangan pro demokrasi yang merupakan segmen masyarakat yang paling besar menggunakan Twitter karena untuk kawasan-kawasan seperti ini Musk malah menegaskan moderasi konten harus selaras dengan hukum setempat.

Ini kabar baik bagi pemerintah di beberapa negara karena klausul ini membuat hoaks, misinformasi, dan ujaran kebencian, bisa dikendalikan pada tingkat minimal.

Sebaliknya bisa menjadi pintu masuk bagi penafsiran tunggal rezim terhadap konten-konten berbeda pandangan dengan rezim yang bisa digeneralisasi sebagai ujaran kebencian, misinformasi, dan hoaks. Jika ini terjadi, maka proses check and balance yang sangat dibutuhkan dalam demokrasi, akan terbunuh.

Jadi, AS dan Eropa yang tengah digerogoti rasisme, cemas Twitter era Elon Musk bakal permisif terhadap ujaran kebencian dan disinformasi yang merusak harmoni dan integrasi sosial.

Sementara di negara-negara demokrasi yang tak seliberal Barat, apalagi di negara-negara berpenguasa otoriter, kekhawatiran itu bisa kesampingkan karena Musk menyatakan mekanisme moderasi harus selaras dengan hukum setempat.

Semua kontroversi ini terus menyelimuti Twitter sejak Musk mengakuisisi media sosial ini.

Kontroversi lain yang mendapatkan perhatian luas adalah upaya Twitter memerangi bot dan akun-akun palsu yang disebut sendiri oleh Musk sebagai prioritasnya jika menjadi pemilik Twitter.