Dedi Mulyadi Sidak Galian Ilegal di Subang, Pengelola Mengaku Setor ke Oknum Aparat Lebih dari Rp15 Juta per Bulan

tvOnenews.com - Angka itu bukan rumor, tapi pengakuan langsung dari mulut pekerja di lokasi. Dedi Mulyadi turun sendiri ke lahan galian ilegal di Subang, mendesak pekerja bicara jujur, dan yang keluar adalah deretan nama aparat beserta nominal setoran bulanan yang bikin geleng kepala.

Sidak ini bermula dari laporan warga. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Dedi Mulyadi bercerita bahwa ia sempat lupa di mana acaranya hari itu.

 "Hari ini saya ingin mencari titik lokasi. Waktu itu saya lupa acara di mana ya. Enggak tahu acara di Ciamis, enggak tahu acara di Sumedang. Oh, di Sumedang. Acaranya di Sumedang," ujarnya. 

Dari sana, ia teringat laporan seorang warga yang datang langsung kepadanya. 

"Ada warga ini di daerah sini itu datang untuk menyampaikan bahwa dia resah dengan adanya galian liar. Maka saya ingin mengecek galian liar ini dan ini bukan Kabupaten Sumedang," lanjutnya.

Dalam perjalanan menuju lokasi, Dedi Mulyadi tak bisa diam melihat kondisi jalan kabupaten yang rusak parah. Ia menyebut masalah ini sudah lama dibiarkan.

Baca Juga

Kabar Bahagia untuk Warga Jabar di Jakarta, Dedi Mulyadi Pastikan Biaya Berobat Kelas 3 Dijamin Pemerintah

 "Ini salah satu problem dari jalan-jalan kabupaten itu adalah jalan tidak pernah ada pemeliharaan. Jadi kayak rumput yang tinggi. Akhirnya air menggenang jalan dan akibatnya jalan yang berhotmix tidak pernah lama umurnya," katanya. 

Solusinya pun ia sebut tegas, "Selain datarannya rendah tidak ada drainasenya. Memang solusinya kalau jalannya jarang dipelihara harus diganti dengan beton. Itu solusinya karena jalannya jarang dipelihara."

Setibanya di lokasi, Dedi Mulyadi langsung menyapa para penggali. "Galian siapa ini kang?" tanyanya. 

"Galian orang sini pak," jawab salah satu penggali. 

Ia langsung mempertanyakan legalitasnya. "Izinnya, ada izinnya gak? Ini berhenti dulu, siapa pemiliknya? Pemiliknya mana?" cecar Dedi Mulyadi. 

"Di rumah, katanya pak," jawab penggali.

Dari situ terungkap lahan galian itu luasnya sekitar 3 hektar. "Ini berapa hektar semuanya?" tanya Dedi Mulyadi.

 "Ada sekitar 3 hektar," jawab penggali. 

"Ya 3 hektar, ada berapa pemiliknya?" kejar Dedi Mulyadi. 

"Pemiliknya ada 6 orang," jawab penggali.

Dedi Mulyadi langsung menyentil soal kewajiban pajak yang seharusnya masuk ke kabupaten. 

"Kan nanti bisa kumpul, nanti saya panggil semua pemilik sawahnya dan pembeli tanahnya. Berarti kan ada kewajiban pajak yang dibayar ke kabupaten bukan ke provinsi. Ke kabupaten, kan melewati jalan. Jalannya jadi rusak gak kalau dilewati?" tanyanya. 

"Ya mungkin rusak pak," jawab penggali. "Ya pasti rusak, gak usah pakai mungkin," potong Dedi Mulyadi.

Ia kemudian beralih ke soal alat berat. "Ini alat beratnya milik siapa? Akang pemilik alat beratnya? Hebat punya alat berat, punya berapa?" tanyanya. 

"Punya tiga, di bendungan 2, di sini juga," jawab pekerja lainnya. 

"Nambangnya di bendungan juga nambang?" tanya Dedi Mulyadi. 

"Ini mah bendungan, Margahayu, dan Munjul satu," jawab pekerja. "Satu grup? Pemilik alat beratnya siapa?" tanya Dedi Mulyadi. 

"Dudi," jawab pekerja.

Lalu Dedi Mulyadi masuk ke pertanyaan yang paling panas. "Bayar ke siapa aja? Ayo jujur, selama ini bayar ke siapa?" desaknya. 

Pekerja awalnya berputar-putar, hanya menyebut soal koordinasi lingkungan dan jalan. Saat terus dicecar, pekerja menjawab, "Ya kalau itu mah jelas udah rahasia umum." 

Dedi Mulyadi  tak mau menerima jawaban itu. "Gak usah rahasia umum, kan harus diperbaiki," tegasnya.

Akhirnya pekerja buka suara. "Ya ke aparat, kalau namanya gak inilah. Polsek, Polres," ungkapnya. 

Dedi Mulyadi terus mengejar. "Ke siapa yang terima uangnya?" desaknya. 

"Ya ada yang mengkoordinirnya, anggota. Dinas," jawab pekerja. "Iya ke dia, berapa bayarnya?" tanya Dedi Mulyadi. 

Pekerja pun menyebut angkanya, "Ya paling satu bulan itu kalau ke Polres Rp10 juta, Polsek Rp5 juta, ke Satpol dan gitu kan dari satu titiknya Rp1 juta." 

Dedi memastikan lagi, "Satu titik itu satu lokasi, segini itu Rp1 juta, kalau tiga, Rp3 juta per bulan. Bayar ke Satpol PP ke siapa?"

Setelah pekerja menjawab, Dedi Mulyadi menutupnya dengan satu kalimat, "Pantas gak ditutup karena terima uang ya."

Dedi Mulyadi menegaskan akan memanggil seluruh pemilik lahan dan pembeli tanah untuk dimintai pertanggungjawaban atas aktivitas galian ilegal tersebut.

(anf)