Eks Ajudan Jadi Kapolri

Selasa (27/1) adalah hari yang bersejarah bagi Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Ia resmi menjadi orang nomor satu di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Listyo dilantik untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang akan pensiun.


Listyo Sigit adalah calon tunggal yang disodorkan oleh Presiden Jokowi ke DPR RI. DPR lalu secara resmi menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020–2021 di Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).


Dalam gelar uji kelayakan dan kepatutan, Listyo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri mengemukakan visinya sebagai calon Kapolri. Pada kesempatan tersebut ia menyampaikan delapan komitmen yang akan dibawanya untuk mereformasi institusi kepolisian.


Ada pun delapan komitmen tersebut antara lain menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsif, transparan, dan berkeadilan; Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional; Menjaga soliditas internal Kepolisian; Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri; Mendukung terciptanya inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia; Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan; serta setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan.


Menanggapi hal tersebut, pegiat HAM Haris Azhar mengatakan bahwa banyak pihak menantikan realisasi janji-janji tersebut di lapangan. Sebab menurutnya banyak anggota Polri di tingkat Polres dan Polsek justru menjadi alat dari para penguasa bisnis. Hal ini tentu kontradiktif dari cita-cita Kapolri baru untuk menciptakan kondisi hukum yang adil bagi semua warga negara.


"Berani nggak, mewujudkan statement-statement indah yang tadi dipresentasikan?" tanya Haris. Ia juga mengingatkan bahwa hingga kini banyak kasus kekerasan terhadap mahasiswa dan kelompok oposisi yang belum tuntas. Haris bahkan mengatakan belum mendengar komitmen Listyo terkait penegakan hukum dengan prinsip non-diskriminatif.
"Kalau dari kelompok penguasa yang salah, berani nggak melakukan penegakan hukum? Hal-hal seperti itu juga penting," tantang Haris.


Karir Komjen Listyo sangat gemilang. Listyo pernah menjabat sebagai Kapolres Pati, Jawa Tengah. Dari Pati, Listyo kemudian menduduki posisi Wakil Kepala Polrestabes Kota Semarang. Kemudian menjadi Kapolres Solo. Karirnya mulai meroket saat ia dirotasi ke ibu kota pada tahun 2012 sebagai Asubdit II Direktorat Tipdum Bareskrim Polri, dimana saat itu Presiden Jokowi tengah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.


Pada Mei 2013, ia meninggalkan ibu kota karena mendapat tugas baru sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sulawesi Tenggara. Setahun berselang, Listyo kembali lagi ke ibu kota dan ditunjuk sebagai Ajudan Presiden Jokowi. Dua tahun kemudian atau pada Oktober 2016, dia menjabat Kapolda Banten dengan pangkat Brigadir Jenderal.


Agustus 2018, mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyematkan pangkat inspektur jenderal untuknya di Mabes Polri. Karirnya semakin meroket karena tak lama kemudian, Listyo dipromosikan menjadi Kadiv Propam Polri. Sebelum menjadi Kapolri, Listyo juga pernah menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri sejak Desember 2019.