Tubuh partai pemenang pemilu presiden tahun 2004 sedang gaduh. Partai Demokrat diketahui tengah melakukan investigasi internal mendalam. Hal tersebut menyusul dugaan adanya gerakan politik yang mengarah pada pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi keterlibatan salah satu menteri dalam jajaran kabinet yang disinyalir terlibat dalam upaya inkonstitusional tersebut.
Dalam keterangan persnya yang digelar Senin (1/2) kemarin, AHY mengumumkan ada pihak yang berencana menggulingkan dirinya dari kursi ketua partai. Caranya yakni dengan mengumpulkan persetujuan dari 360 suara di internal Partai Demokrat agar Konferensi Luar Biasa (KLB) dapat digelar. Para pelaku diduga mencoba menghasut para pemilik suara sah dengan uang yang sangat banyak.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting Pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan presiden Joko Widodo," ungkap AHY.
AHY menjelaskan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah, maupun cabang. Gabungan dari pelaku gerakan itu kata dia terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader tidak aktif, 1 mantan kader yang diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, 1 mantan kader yang telah keluar partai, serta satu pejabat tinggi Pemerintahan.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," sambung AHY.
Secara terpisah, politisi senior Partai Demokrat Andi Arief membeberkan siapa gerangan tokoh Pemerintah yang dituding ingin menggulingkan AHY. Dalam cuitannya di Twitter, ia secara blak-blakan menyebut Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko sebagai biangnya. Ia bahkan mengatakan bahwa dalam upayanya mendongkel penerus trah Yudhoyono, purnawirawan jenderal tersebut mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.
Moeldoko pun membantah tudingan tersebut. Dalam keterangan pers virtual yang diterima awak media, Moeldoko juga memperingatkan untuk tidak mengusik presiden Jokowi.
"Poin pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan. Sekali lagi jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu pak Jokowi, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya. Moeldoko ini, bukan selaku KSP. Moeldoko," tegas Moeldoko.
Dia mengatakan bahwa beberapa kali banyak tamu yang berdatangan ke kediamannya. Moeldoko mengatakan dirinya sebagai mantan Panglima TNI terbuka kepada siapa pun yang ingin bertemu, tanpa memberikan batas. "Kepada siapa pun, apalagi di rumah ini. Terbuka 24 jam dengan siapa pun. Mereka datang berbondong-bondong, ya kita terima," ucap Moeldoko menjelaskan.
Lantas kira-kira bagaimanakah ujung dari kemelut intrik yang tengah menjerat elit politik negeri ini?
