Tutup Menu
LIVESTREAM
Polemik Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Polemik Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Jumat, 11 Juni 2021

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah digodok kembali menuai kontroversi. Kali ini mengenai Pasal penghinaan presiden.

Dalam draf RKUHP tercantum, penghinaan terhadap martabat presiden atau wakil presiden terancam kurungan maksimal 3,5 tahun penjara. Ada pun jika penghinaan tersebut dilayangkan lewat media sosial maka ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara.

Dalam sejarahnya, pada 2006 Mahkamah Konstitusi menghapus pasal penghinaan presiden dalam KUHP. Hakim MK beralasan bahwa pasal tersebut menegasikan prinsip equality before the law atau persamaan di depan hukum dan mengancam kebebasan berekspresi. Wacana akan dimasukkannya pasal kontroversial tersebut membuat Pemerintah dituding 'menghidupkan' kembali pasal yang sudah dimatikan.


Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Eddy Hiariej ketika ditanya mengenai hal tersebut menjelaskan, bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pasal yang akan dimasukkan ke dalam RKUHP ini. Ia menjelaskan, yang dicabut oleh MK adalah pasal penghinaan presiden/wapres sebagai delik biasa, sedangkan pasal yang baru ini merupakan sebuah delik aduan.

Perbedaannya, delik umum adalah tindak pidana yang bisa dituntut tanpa adanya pengaduan, sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.

Eddy melanjutkan, bahwa hampir setiap negara memiliki pasal mengenai defamasi terhadap kepala negara asing. Menurutnya tidak masuk akal jika martabat kepala negara asing saja dilindungi, tapi martabat kepala negara sendiri justru tidak dilindungi di negara sendiri.

Berbeda dari Prof. Eddy, Erasmus Napitupulu selaku Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengatakan justru karena kepala negara merasa terhina secara individu (bukan karena jabatan presidennya) maka presiden secara individu dapat menggunakan pasal penghinaan individu yang sudah ada.


"Pasal penghinaan individu di KUHP itu diatur di pasal 310 dan 311 KUHP. Sudah ada disana dan deliknya delik aduan. Jadi tanpa harus diubah jadi delik aduan penghinaan terhadap presiden, presiden tetap bisa mengadu secara individu," ujarnya menjelaskan.


Erasmus menambahkan, peristiwa pelaporan penghinaan individu oleh presiden sebenarnya pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada tahun 2013, presiden SBY menggugat secara perdata individu yang mencemarkan nama pribadinya. Erasmus mencontohkan, saat itu SBY berhasil memisahkan antara terhina sebagai presiden dengan terhina sebagai individu.


Selain itu menurutnya, kepala pemerintahan itu harus bisa dikritik dan diproses. Khawatirnya jika individu yang juga kepala negara itu tidak bisa membedakan antara kritik dan penghinaan, maka akan terjadi ketidakpastian hukum serta ketakutan masyarakat dalam mengutarakan kritik dan keinginannya. Hal-hal seperti itu justru akan mendorong mundur semangat reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.

Berita Terkait :
Saksikan Juga
Trending
Jerman Taklukan  Portugal 4-2

Jerman Taklukan Portugal 4-2

Jerman akhirnya membuat pembalikan luar biasa setelah ditekuk Prancis 0-1 dalam laga pertama dan tertinggal lebih dulu 0-1 dalam laga melawan Portugal dengan balik menang 4-2.
Barcelona Datangkan Striker Timnas Belanda Memphis Depay

Barcelona Datangkan Striker Timnas Belanda Memphis Depay

Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan striker timnas Belanda Memphis Depay.
Griezmann: 65.000 penonton yang bising jadi faktor timnya hanya bisa seri 1-1

Griezmann: 65.000 penonton yang bising jadi faktor timnya hanya bisa seri 1-1

Juara dunia Prancis kesulitan mengembangkan permainannya saat seri 1-1 melawan Hungaria dalam pertandingan Euro 2020 sebagian akibat menghadapi 65.000 penonton yang bermusuhan.
Satgas: Kasus meninggal akibat COVID-19 di Sultra menjadi 223 orang

Satgas: Kasus meninggal akibat COVID-19 di Sultra menjadi 223 orang

Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat warga di provinsi itu meninggal akibat terinfeksi SARS-CoV-2 menjadi 223 orang.
Wartawan Online yang Tewas Ditembak Menjabat sebagai Pemred

Wartawan Online yang Tewas Ditembak Menjabat sebagai Pemred

Marsal sebelumnya disebutkan sebagai wartawan online yang tewas setelah ditembak orang tak dikenal (OTK) di dalam mobilnya. Dia ditemukan warga dalam keadaan bersimbah darah pada Sabtu dini hari.
Wartawan Online di Simalungun Tewas Ditembak

Wartawan Online di Simalungun Tewas Ditembak

Korban ditemukan warga dalam keadaan bersimbah darah di dalam mobilnya. Kendaraan tersebut berhenti sekitar 300 meter dari rumahnya. Warga melihat luka tembak di bagian paha kiri korban.
Polda Sumut Bentuk Tim Khusus untuk Buru Penembak Wartawan Online

Polda Sumut Bentuk Tim Khusus untuk Buru Penembak Wartawan Online

Tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) dan Polres Simalungun hingga saat ini masih menyelidiki kasus itu dan olah tempat kejadian perkara.
Selengkapnya
Viral
Jadwal Hari Ini
Jam
Jadwal Acara
Kabar Pagi
06:00 - 06:30
Kabar Arena Pagi
06:30 - 08:00
Apa Kabar Indonesia Pagi
08:00 - 08:30
Coffee Break
09:00 - 11:00
Best World Boxing
11:00 - 11:30
Indonesia Plus
Selengkapnya