Ketua Umum Kadin Indonesia 2024â2029, Anindya Bakrie, menegaskan dirinya sangat terbuka apabila Arsjad Rasjid berkenan mendampingi di Dewan Pertimbangan Kadin.
Pakar hukum tata negara, Yusril buka suara soal DPR dan Pemerintah yang akan bahas RUU Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
Presiden Jokowi angkat bicara soal peluangnya untuk menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di pemerintahan Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto mendatang.
DPR RIÂ resmi menyetujui RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU usulan inisiatif DPR.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah angkat bicara perihal ada isu Presiden Jokowi jadi Dewan Pertimbangan Agung di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baleg DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi draft usulan inisiatif DPR.
Tak hanya kursi menteri, posisi penasihat Presiden dan Wapres juga ramai dibahas di bursa kabinet Prabowo-Gibran. Nama Jokowi hingga Luhut masuk daftar calon.
Beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi penasihat Prabowo Subianto di dalam pemerintahan periode 2024-2029, Gerindra beri tanggapan.
Selain dikenal sebagai pendiri BNI, tak sedikit publik yang tahu bahwa Margono Djojohadikoesoemo pernah menorehkan sejarah praktik ketatanegaraan di tanah air.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono mengungkapkan posisi Marzuki Alie dan Jimly Asshiddiqie yang hadir dalam pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan
Dalam video klarifikasinya, Irfan Hakim sesumbar membagikan kebahagiaannya mendengar Denada Tambunan telah mengakui Al Ressa Rizky Rossano sebagai anak kandung.
Staf Khusus Menteri Agama RI sampaikan pesan mendalam dalam Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 Keluarga Besar Kawanua se-Dunia Indonesia di Jakarta (29/1/2026).
Polres Metro Jakarta Selatan merilis hasil penyelidikan tekait kematian selebgram Lula Lahfah di apartemennya kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).
Pimpinan Pusat (PP) Perisai Syarikat Islam mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.