Polres Pemalang, Jawa Tengah.menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) drone, untuk memantau ketertiban pengendara di Kabupaten Pemalang pada tahapan Pemilu 2024, Selasa (5/12/2023).
Tim Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Ditlantas Polda Jawa Tengah dan Satlantas Polres Boyolali gencarkan sosialisasi dan uji coba penindakan pelanggaran hukum dengan menggunakan drone.Â
ETLE Drone ini adalah salah satu upaya Polri untuk menegakkan hukum sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman untuk para pengendara yang tertib berlalu lintas.
Kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan. Tercatat 15 pelanggar ditangkap kamera drone hanya dalam 5 menit terbang
Uji coba penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik dengan drone dan juga ETLE mobile dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah, di wilayah hukum Polres Kebumen, Rabu (1/2/2023).
Satlantas Polres Semarang mulai memadukan tilang manual dan ETLE dalam menindak para pelanggar lalu lintas. Salah satunya uji coba Drone di beberapa ruas jalan.
Ditlantas Polda Jawa Tengah bersama Satlantas Polres Boyolali melakukan sosialisasi dan uji coba tilang yang berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
Polres Pemalang bersama Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jateng melakukan uji coba tilang elektronik atau ETLE dengan menggunakan drone.
Ditlantas Polda Jawa Tengah melakukan uji coba Electronick Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik dengan menggunakan drone di Kabupaten Klaten.
Uji coba ETLE dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah di Jalan Dr Ramelan (Gang 4) Kudus. Dua unit ETLE drone diujicobakan secara bergantian.
Kabar duka datang dari lingkungan peradilan di Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, Mercy Monica Yolanda, S.H., M.Kn., dikabarkan meninggal dunia.
Konten kreator Herri Pras melaporkan peristiwa dirinya digeruduk hingga diduga mendapat aksi provokasi oleh sekelompok orang tidak dikenal (OTK) ke polisi.
Nama Yudi Cahyadi mendadak jadi perbincangan setelah atlet MMA itu diduga terlibat dalam aksi intimidasi serta kekerasan terhadap konten kreator Herri Pras.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah mendesak Kapolri agar tidak segan memberhentikan pejabat kepolisian yang bertanggung jawab atas operasi tersebut.
Presiden FAM yang juga CEO Liga Malaysia (MFL) ini memastikan para pemain tersebut tetap berstatus sebagai rakyat Malaysia setelah masa sanksi mereka resmi berakhir pada 1 November 2026 lalu.