Pengamat energi soroti proyek SKK Migas yang diduga langgar aturan TKDN di Hidayah Phase 1. Yusri Usman desak pemerintah dan Presiden Prabowo bertindak.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu mendorong hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) untuk menjadi jalur masuk Indonesia ke industri petrokimia.
Kawasan industri yang dirancang oleh Pemprov Maluku akan terintegrasi langsung dengan pengembangan Blok Masela sebagai salah satu proyek migas terbesar di Tanah Air.
Sektor industri pengolahan non-migas dinilai memiliki peran krusial dalam memperluas basis ekonomi nasional, sehingga Kemenperin mendorong pemanfaatan SIINas.
Energi Mega Persada mencatat lonjakan kinerja berkat akuisisi blok migas, produksi minyak naik 22%, laba bersih meningkat 10%, dan ekspansi ke sektor gas.
Penemuan sumber daya gas bumi di South Andaman dan Geng North menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hampir separuh dari cadangan gas bumi di Asia Tenggara.
Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Noor Arifin Mohammad mengungkapkan bahwa aspek keamanan dalam industri migas menjadi hal utama.
Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Migas ESDM Noor Arifin Muhammad menyebut penurunan emisi karbon bisa sampai 60 persen dalam enam tahun lagi.
Industri hulu migas di Indonesia memiliki banyak tantangan yang perlu dibenahi, sebagian besar produksi minyak dan gas yang berasal dari lapangan sudah relatif tua.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis terhadap mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim pidana 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
Polri mengungkap alasan pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80, digelar di Satlat Brimob Polri, Cikeas, Bogor, pada Rabu (1/7/2026). Diketahui pada tahun 2025 lalu, dilaksanakan di Monas, Jakarta Pusat.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan terhadap Nadiem Makarim terkait perkara Chromebook pada sidang yang digelar Selasa (30/6).
Mahkamah Konstitusi menggelar Pengucapan Putusan Nomor 177/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara