Kemenko Polkam menghadirkan Taman Polkam Merdeka 81 di kawasan trotoar depan kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, untuk menyemarakkan HUT Ke-81 RI
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berikan penghargaan terbaik capaian Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 ke PKS
Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bergerak memberikan bantuan terhadap korban becana banjir dan longsor di Aceh, Kamis (11/12/2025).
Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (39) mendapat sorotan dari banyak pihak. Termasuk oleh Kemenko bidang Polkam.
Kemenko Polkam mendukung penyelesaian masalah yang sedang dihadapi mitra ojek online (ojol) dengan memfasilitasi pertemuan antara mitra ojol bersama Kementerian Perhubungan
Pemerintah Indonesia melalui BNPB memberangkatkan tim ahli penyelamatan kota (Urban SAR) ke Myanmar melalui Bandara Internasional Halim Perdanakusuma Jakarta.Â
Massa yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat Pemuda Tri Karya (Ormas Petir) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kemenko Polkam dan Kejagung pada Rabu (5/2/2025).
Massa yang mengatasnamakan organisasi masyarakat Pemuda Tri Karya (Ormas Petir) menggeruduk Gedung Kemenko Polkam dan Kejagung RI pada Kamis (9/1/2025).
Ratusan massa yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat Permua Tri Karya (Petir) kembali menggeruduk kantor Kemenko Polkam dan Kejagung RI pada Kamis (19/11/2024).
Kabar duka datang dari lingkungan peradilan di Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, Mercy Monica Yolanda, S.H., M.Kn., dikabarkan meninggal dunia.
Konten kreator Herri Pras melaporkan peristiwa dirinya digeruduk hingga diduga mendapat aksi provokasi oleh sekelompok orang tidak dikenal (OTK) ke polisi.
Nama Yudi Cahyadi mendadak jadi perbincangan setelah atlet MMA itu diduga terlibat dalam aksi intimidasi serta kekerasan terhadap konten kreator Herri Pras.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah mendesak Kapolri agar tidak segan memberhentikan pejabat kepolisian yang bertanggung jawab atas operasi tersebut.
Presiden FAM yang juga CEO Liga Malaysia (MFL) ini memastikan para pemain tersebut tetap berstatus sebagai rakyat Malaysia setelah masa sanksi mereka resmi berakhir pada 1 November 2026 lalu.