Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Tulungagung geledah kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Tulungagung
Penyidik Kajati Jakarta terus melakukan pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan korupsi kegiatan fiktif di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menyampaikan adanya kejanggalan dalam pembahasan anggaran yang dia temukan saat rapat di Komisi D Bidang Pembangunan.
Sebagai langkah awal, Pemprov DKI Jakarta langsung menonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry dan Kepala Bidang terkait untuk memastikan kelancaran penyidikan.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta ungkap modus korupsi yang dilakukan oleh para pimpinan di Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta libatkan event organizer.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengungkap modus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp150 miliar.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menyita uang tunai senilai Rp1 miliar terkait dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Begini selengkapnya.
Dugaan korupsi senilai Rp150 miliar yang menyeret Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana mencuat usai Kejati Jakarta menggeledah kantor dinas tersebut
Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan guna mendukung kelancaran proses hukum.
Dugaan korupsi fantastis senilai Rp150 miliar di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mencuat usai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menggeledah kantor dinas tersebut pada Rabu (18/12).
Presenter Ivan Gunawan merasa kaget dengan program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna langsung dapat dukungan besar sehingga 35 masjid di Indonesia segera direnovasi.
Siapa yang paling beruntung dalam urusan pekerjaan besok? Cari tahu 5 zodiak yang mendapat peluang karier terbaik pada 13 Juli 2026, dari Aquarius hingga Virgo.
Polres Sampang menangkap 12 tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak berusia 15 tahun. Polisi masih memburu 15 pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang (DPO).
DPR menegaskan bahwa isu RUU Perampasan Aset dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026 adalah tidak benar. Disampaikan bahwa tidak ada keputusan Rapat Paripurna DPR mengenai hal tersebut.