Dua pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi yang menjerat mantan Menteri Agama
KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus korupsi kuota haji yakni eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut pada Selasa (2/6/2026).
Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut kembali dipanggil KPK, Jumat (8/5/2026). Pemanggilan terhadap Gus Ipul tersebut untuk memperpanjang masa penahanan untuk periode berikutnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perpanjang penahanan Staf Khusus eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, selama 40 hari ke depan.
Gus Yaqut selaku tersangka kasus kuota haji, kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima aliran uang yang juga menyeret nama mantan stafsusnya, Gus Alex.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertegas bahwa eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dapat aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji setelah ditetapkan dua tersangka baru dari pihak swasta.
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer mengajukan jadi tahanan rumah kepada KPK, buntut pengalihan penahanan yang sebelumnya terjadi pada eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
KPK akan menginformasikan terkait perkembangan kasus korupsi kuota haji yang menyeret Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz, hari ini, Senin (30/3/2026).
DPRD Kota Surabaya akan memanggil penanggung jawab proyek gorong-gorong di Jalan Margorejo Indah, depan Plaza Marina Surabaya, menyusul insiden yang menewaskan seorang lansia setelah terperosok ke area proyek tersebut pada Jumat (12/6/2026) malam.
Bagaimana cara mengenali pinjol ilegal? Apakah gagal bayar pinjaman online ilegal aman? Simak ciri-ciri pinjol ilegal, risiko yang mengintai, serta langkah hukum yang dapat
Pinjol ilegal masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Kenali bahaya, ciri-ciri, serta cara menghindari pinjaman online ilegal agar terhindar dari teror, kebocoran
Judi online bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi juga tindak pidana yang diancam hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda miliaran rupiah. Simak aturan KUHP, UU ITE, serta dampak sosialnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisis terkait fakta persidangan yang menyebut ada aliran uang ke Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Bhudi Utama di kasus suap importasi barang.