Massdes Arouffy yang terjerat kasus flexing harta kekayaan atau flexing di media sosial, resmi dirotasi. Hal itu diungkap Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo
Inspektur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayah membenarkan bahwa tas branded yang dipamerkan oleh istri Massdes Arouffy selaku pejabat
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan bahwa hasil pemeriksaan terkait tas mewah milik istri Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Massdes Arouffy adalah palsu
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku jauh sebelum terkuak pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pamer harta kekayaan atau flexing, pihaknya sudah terlebih dahulu mengingatkan hal ini melalui surat imbauan.
Inspektur Pembantu II DKI Jakarta, Deden Bahtiar mengatakan pihaknya sudah memanggil istri Massdes Arouffy terkait pamer kemewahan di media sosial pada Senin
Imbas istri dan anak pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pamer harta kekayaan di media sosial, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo akhirnya angkat bicara soal unggahan istri dan anak bawahannya yang pamer harta kekayaan di media sosial.
Kabid Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Massdes Arouffy akan dipanggil usai istrinya pamer harta.
Pernyataan kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, menjadi sorotan besar media Bulgaria usai kekalahan tipis skuad Garuda di final FIFA Series 2026. Seperti apa?
Seperti diketahui, warga Bekasi dikejutkan dengan insiden ledakan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) gas di awasan Cimuning Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi
Kiprah Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 memang berakhir tanpa trofi. Sorotan dari Vietnam, Bulgaria hingga Malaysia menjadi topik yang mencuri perhatian.
Dedi Mulyadi umumkan Apartemen Meikarta bisa dicicil mulai Rp1 jutaan. Warga Bekasi berpenghasilan UMK kini punya peluang miliki hunian yang layak.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah mempertimbangkan keputusan untuk keluar dari keanggotaan Board of Peace (BOP). Legislator PDIP itu