Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas respons soal tuntutan para hakim, seperti kenaikan gaji pokok, dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas secara tegas menyebut tidak ada toleransi terkait dengan peredaran narkoba di lembaga masyarakat atau lapas.
Partai Gerindra menjawab isu Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dilakukan agar bisa diisi oleh Jokowi pasca masa purnanya.
Menkumham Supratman Andi Agtas menilai isu bahwa presiden akan menerbitkan Perpu Pilkada usai DPR RI batal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pilkada terlalu didramatisir.
Menkumham Supratman Andi Agtas mengungkapkan alasan pemanggilan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara mendadak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8) pagi.
Kader PDIP Yassona Laoly dalam kesempatan serah terima jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengungkapkan pesannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) kalau Supratman Andi Atgas mampu menggantikannya.
Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.