Berdasarkan penelusuran redaksi, Isu penundaan pemilu 2024 pertama kali mencuat setelah pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada 9 Januari 2022 silam
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari memastikan akan melakukan banding terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan Pemilu 2024. Banding tersebut rencananya akan segera didaftarkan besok atau lusa.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat dan sejumlah Relawan Jaringan Anies Baswedan, yang merupakan pendukung Asnies Bawesdan untuk menjadi Calon Presiden pada pilpres 2024 mendatang, menolak dengan Putusan Pengadilan Negeri  (PN) Jakarta Pusat KPU menunda pemilu.
Mantan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) ternyata kini menjadi pengurus Partai Prima. Partai ini mendapat sorotan publik setelah memenangkan gugatan terhadap KPU RI di PN Jakpus.
Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan pemilu 2024 serta mengabulkan gugatan Partai PRIMA sangat disayangkan para tokoh politik In
Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad beserta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, temui mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI
Ketua Wantimpres Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjelaskan ada empat alasan mengapa wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024, tidak mungkin terjadi.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Sugiono menegaskan bahwa F-Gerindra sepakat dengan pandangan fraksi-fraksi lain yang memutuskan untuk tidak melaksanakan amendemen UUD 1945 pada saat ini.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra menegaskan, KPU akan konsisten mengawal pemilu sesuai amanat UU 17 tahun 2017, yakni lima tahun sekali.Â
Buntut polemik Lomba Cerdas Cermat yang digelar di Kalimantan Barat masih menjadi perhatian publik. Pernyataan yang dilontarkan MC dinilai memperkeruh suasana
Pandangan masyarakat terhadap benda-benda bersejarah yang sering dianggap keramat atau mistis kini ingin diubah oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Publik masih memberi perhatian pada polemik Lomba Cerdas Cermat diselenggarakan oleh MPR RI. Amarah publik meluap saat Dewan Juri tidak memberi permohonan maaf
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi terkait perayaan Milangkala Tatar Sunda menuai kritik pedas dari parlemen.
MPR RI memberikan pernyataan untuk menanggapi desakan publik kepada dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) di Kalimantan Barat untuk memberikan permintaan maaf.