Kehadiran Presiden Prabowo bersama Kasatgas PRR Tito Karnavian di Aceh Tamiang menjadi simbol kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja sekaligus merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 bersama masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang, Aceh.
Sebanyak 209 desa terdampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang menerima bantuan sapi meugang dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyambut bulan
Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana banjir
Presiden menyebut pembangunan cepat yang dilakukan oleh Danantara menjadi bukti awal keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar warga terdampak bencana.
BNPB buka suara soal isu tenda di Aceh Tamiang baru dipasang karena ada kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi tersebut. Begini penjelasan lengkapnya.
Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.