Bupati Indramayu Lucky Hakim menanggapi serius keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Indramayu.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kebocoran subsidi gas LPG 3 Kg yang dinikmati kalangan mampu dan industri. Pemerintah siapkan evaluasi skema subsidi.
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang akan menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pembelian LPG 3 kilogram atau gas melon mulai 2026.
Pertamina menawarkan gratis ongkir untuk pembelian Bright Gas 5,5 kg & 12 kg via MyPertamina, website, serta PDS 135, berlaku 26 Maret hingga 7 April 2025.
Harga LPG subsidi 3 kg Rp21.000/tabung, Bright Gas 5,5 kg Rp90.000, 12 kg Rp192.000. Penyelewengan LPG capai Rp650 juta/bulan kini pengawasan terusdiperketat.
PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar yang beredar terkait produk LPG 3 kg pink nonsubsidi (Bright gas) yang menggantikan LPG 3 kg subsidi (gas melon), menyusul dilarangnya penjualan gas melon di pengecer.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Setda DIY, Tri Saktiyana menyampaikan, penyesuaian HET gas LPG 3 kg sesuai SK Gubernur DIY sejak 10 Desember 2024.
Pertamina Jatimbalinus memastikan seluruh Stasiun Pengisian Bulk Elpiji mematuhi SOP dan seluruh peralatan pengisian telah dicek dengan hasil timbangan akurat
Sebagian warga Nganjuk mulai merasakan kelangkaan gas subsidi tiga kilogram. Sejak awal tiga pekan, distribusi gas melon di beberapa desa mulai terganggu.
Konten kreator Herri Pras melaporkan peristiwa dirinya digeruduk hingga diduga mendapat aksi provokasi oleh sekelompok orang tidak dikenal (OTK) ke polisi.
Kabar duka datang dari lingkungan peradilan di Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, Mercy Monica Yolanda, S.H., M.Kn., dikabarkan meninggal dunia.
Nama Yudi Cahyadi mendadak jadi perbincangan setelah atlet MMA itu diduga terlibat dalam aksi intimidasi serta kekerasan terhadap konten kreator Herri Pras.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah mendesak Kapolri agar tidak segan memberhentikan pejabat kepolisian yang bertanggung jawab atas operasi tersebut.
Setelah mendapat intimidasi dari OTK, Herri Pras mengutip hadis Bukhari Muslim soal definisi orang kuat yang mampu menahan amarahnya, bukan yang jago bertarung.