Kepala PPATK: Ada Indikasi Praktik Pencucian Uang untuk Biaya Pemilu, Jumlahnya Triliunan

Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebut ada indikasi praktik pencucian uang yang digunakan untuk membiayai pemilu.

Ivan mengatakan jumlah dana pencucian uang itu mencapai triliunan. Namun, dia tidak ingin mengungkapkan secara detail jumlah aliran dana itu.

“Jumlah agregatnya gak bisa saya sampaikan di sini. Pokoknya besar ya, triliunan ya,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023).

Menurutnya, praktik tersebut ditemukan pada level pilpres, pileg, maupun pilkada. Ivan menambahkan aliran dana itu berasal dari hasil tindak pidana dalam kasus sumber daya alam yang ilegal.

“Hasil pidana asalnya itu triliunan karena terkait dengan banyak tindak pidana, terkait pidana sumber daya alam, lalu masuk dalam orang-orang tertentu yang kita duga sebagai political as person itu ya ada juga. Banyak juga,” jelasnya.

“Misalnya ada kegiatan ilegal di luar, ada pembalakan liar, ada illegal mining, illegal fishing itu dipakai untuk membiayai kegiatan politik tertentu,” tambah Ivan.

Sebelumnya, dalam paparan rapat, Ivan mengungkapkan bahwa pihaknya bersama KPU dan Bawaslu sudah melakukan riset terkait praktik pencucian uang itu. Hasilnya ditemukan adanya potensi praktik pencucian uang untuk biaya pemilu.