Gubernur Lemhanas Soroti soal Transisi Energi, Minta Indonesia Transformasi Hijau

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI, Andi Widjajanto menyoroti terkait kadar karbondioksida (CO2) yang semakin tinggi.

Menurut Andi, hal itu yang mengakibatkan kondisi dunia semakin panas. Atas alasan itu, negara-negara di dunia melakukan transisi energi. 

Hal ini disampaikan Andi saat memberi sambutan dalam acara “Short Course Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup” yang digelar Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Andi juga mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam transisi energi adalah transformasi hijau. 

"Kalau ini (transformasi hijau) dipakai, akan ada lompatan energi hijau dan dunia meninggalkan energi coklat," tutur Andi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang ESDM Pemuda Muhammadiyah Dedi Irawan berharap akan ada output dari acara diskusi ini berupa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang berisi para peserta short course. Selanjutnya, mereka menginventaris persoalan dari ujung Papua hingga Aceh.

"Lalu kita cari solusi bersama," kata Dedi.

Senada dengan itu, Sekretaris PP Muhammadiyah Izzul Muslimin menjelaskan bahwa pada dasarnya Islam tidak melarang eksplorasi alam. 

"Hanya saja, harus bisa dipastikan bahwa lingkungan tetap bisa terjaga dan bermanfaat bagi masyarakat secara adil," ujar Izzul.

Dia berharap, Pemuda Muhammadiyah bisa membentuk Satgas untuk mengawal kegiatan-kegiatan tambang yang ada di tanah air agar bermanfaat dan tidak merusak lingkungan. 

“Ini tantangan bagi kita, bagi kader-kader muda yang mau buat Satgas. Bukan hanya Satgas tapi jadi pelaku yang bisa jaga keseimbangan eksplorasi alam dan jaga lingkungan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup PP Pemuda Muhammadiyah, Sandro Andriawan mengatakan bahwa acara diskusi ini diikuti oleh 43 perwakilan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah. 

Mereka berasal dari beragam latar belakang profesi, mulai dari aktivis, sosial kemasyarakatan, dan advokat.

"Acara ini akan digelar 3 hari. Akan ada FGD, field trip ke kementerian terkait, hingga pembuatan rencana tindak lanjut persoalan minerba," kata dia. (rpi/aag)