Terbongkar! Begini Alasan Indonesia Tak Wajib Ikut Aturan Anti Rokok WHO

Jakarta, tvOnenews.com - Jurnalis senior Bambang Harymurti mengungkapkan fakta mengejutkan terkait dasar kebijakan global anti-tembakau yang digagas oleh Bank Dunia dan WHO. Menurutnya, riset Bank Dunia tahun 1988 justru menunjukkan bahwa Indonesia termasuk satu dari empat negara di dunia yang memperoleh manfaat ekonomi paling besar dari industri rokok. “Di laporan Bank Dunia tahun 1988 itu disebutkan, dampak ekonomi industri rokok lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya untuk hampir semua negara,kecuali empat negara, dan yang paling tinggi manfaat ekonominya justru Indonesia,” ujar Bambang Harymurti kepada wartawan, Kamis (6/11/2025). Temuan itu, lanjut Bambang, menjadi dasar rasional mengapa Indonesia tidak wajib menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diinisiasi oleh WHO dan telah didukung sebagian besar negara di dunia. “Kalau dasar framework itu sendiri menyebut Indonesia pengecualian, ya logis kalau kita tidak ikut. Sudah dikasih izin oleh datanya sendiri,” tegasnya. Bank Dunia mencatat, kontribusi industri rokok terhadap sektor manufaktur Indonesia mencapai sekitar 8 persen, menjadikannya salah satu tulang punggung industri nasional. Oleh karena itu, Bambang menilai bahwa kebijakan anti-tembakau global tidak bisa diterapkan secara seragam di semua negara. “Rokok di Indonesia bukan hanya soal konsumsi, tapi juga soal lapangan pekerjaan, penerimaan negara, dan ekosistem ekonomi lokal. Pemerintah tugasnya bukan membunuh industri, tapi mengatur agar transisi berlangsung sehat,” jelasnya. Lebih jauh, Bambang juga menyoroti adanya kepentingan politik dan ekonomi global di balik dorongan kebijakan anti-rokok dunia. “Intervensi asing itu tidak tunggal. Ada yang datang dari Amerika, Rusia, hingga Cina, masing-masing membawa agenda berbeda,” ujarnya. Ia pun mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada kebijakan yang bersifat dogmatis. “Kebijakan publik seharusnya mencari keseimbangan, bukan tunduk pada dogma. Pemerintah harus menanggung semua aspirasi rakyatnya,” katanya menegaskan. Meski demikian, Bambang mendorong agar pemerintah tetap menyiapkan peta jalan (roadmap) jangka panjang bagi industri hasil tembakau. Ia menilai transformasi ekonomi perlu dilakukan secara bertahap seperti yang pernah diterapkan pada sektor tekstil dan sepatu. “Industri rokok tidak bisa bertahan dalam bentuk sekarang selamanya. Tapi perubahan harus dikelola agar tidak menimbulkan kekacauan sosial,” pungkasnya.

Terbongkar! Begini Alasan Indonesia Tak Wajib Ikut Aturan Anti Rokok WHO

Berita Terkait

HUT Ke-24, AMPG Teken MoU dengan Pemuda UMNO Malaysia

Bukan FIFA Series, John Herdman Justru Tak Sabar Bawa Timnas Indonesia Main di Piala AFF 2026

Komentator China Mulai Curiga Lihat Timnas Indonesia U17 Kalah Telak, Jangan-jangan Itu Bukan Kekuatan Sebenarnya

Prabowo Minta 1.000 Desa Nelayan Mulai Beroperasi pada 2026, Target 5.000 Desa hingga 2029

Topik Terkait

Who

Anti Tembakau

Indonesia

Saksikan Juga

KKB Tembak Truk Tangki Air, Sopir Alami Luka Parah

Truk Terpental ke Sungai 7 Ekor Sapi Mati di TKP

VIRAL! Sopir Taksi Online Marah ke Dua Penumpang Mesum

Kabar Duka Sepak Bola Indonesia, Elly Idris Tutup Usia

Nekat Lempar Bom Molotov saat Gagal Curi Emas Rp1 Miliar, Pelaku Diamankan Warga

Tukang Cukur di Bandung Alami Gagal Ginjal, Terkejut BPJS PBI-nya Dinonaktifkan

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Polda Metro Jaya