Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Usul Kertajati Dialihkan ke Pusat, KDM Soroti Beban APBD Rp100 Miliar per Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus terbebani oleh operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM, menyebut pengelolaan bandara tersebut menyebabkan kerugian hingga Rp100 miliar setiap tahun.

Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kondisi tersebut membuat APBD Jawa Barat terus terkuras tanpa adanya kepastian bahwa Bandara Kertajati dapat segera mandiri secara finansial. Oleh karena itu, KDM mengusulkan langkah strategis berupa tukar guling aset antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Setiap tahun APBD Jawa Barat harus menanggung biaya operasional yang besar. Ini tidak sehat untuk keuangan daerah,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat (23/1/2026).

KDM Usulkan Kertajati Dikelola Pemerintah Pusat

Dalam skema yang ditawarkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak mengusulkan pelepasan saham BIJB Kertajati, melainkan pengalihan penuh pengelolaan dan kepemilikan bandara tersebut kepada pemerintah pusat. Sebagai gantinya, Pemprov Jawa Barat akan mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara di Bandung, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Menurut KDM, langkah ini bertujuan mengurangi beban fiskal daerah sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi dari aset yang sudah memiliki pasar jelas. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Bandara Husein Sastranegara memiliki basis penumpang yang stabil, sehingga lebih menjanjikan bagi peningkatan pendapatan daerah.

“Bukan saham Kertajati yang dilepas, tapi operasional dan kepemilikannya diserahkan ke pusat. Sebab, setiap tahun APBD Jawa Barat berdarah-darah untuk menutup biaya operasional,” ujar KDM.

Kertajati Sulit Berkembang Secara Komersial

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyoroti ketidaksinkronan kebijakan transportasi nasional yang dinilai menghambat perkembangan Bandara Kertajati. Keberadaan Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta dan layanan Kereta Cepat Whoosh disebut membuat Kertajati kehilangan daya tarik, terutama bagi penumpang dari Bandung dan Jakarta.

“Ada yang aneh. Kita dorong orang ke Kertajati, tapi di sisi lain Halim tetap buka dan ada Kereta Whoosh. Masyarakat tentu memilih yang paling dekat dan praktis,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.