Gelar Aksi Unjuk Rasa di Makassar, Mahasiswa Desak Presiden Prabowo Evaluasi Kinerja Mendiktisaintek

Jakarta, tvOnenews.com - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan yang terhimpun dalam Aliansi Mahasiswa Makassar menggelar aksi unjuk rasa di Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (11/2/2026).

Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa meminta kepada Presiden RI, Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang dinilai mencederai otonomi perguruan tinggi.

Kordinator aksi, Dwiky Zul Prasetyo dalam pernyataan sikapnya menyatakanKementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dibentuk sebagai instrumen negara untuk menjamin pengelolaan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berintegritas, profesional, serta berpihak pada kepentingan publik. 

Dalam praktiknya, menurut Dwiky kementerian seharusnya menjadi penjaga kualitas akademik, kebebasan berpikir, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara di sektor pendidikan.

“Namun, realitas yang berkembang justru menunjukkan krisis kepemimpinan dan tata kelola di tubuh Kemendiktisaintek. Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Makassar menyatakan sikap tegas terhadap berbagai persoalan serius yang mencederai hukum, etika jabatan publik, dan demokrasi kampus”

Ia juga menilai Kemendiktisaintek tengah berada dalam krisis kepemimpinan dan tata kelola. Padahal, kementerian tersebut semestinya menjadi penjaga integritas pendidikan tinggi, riset, dan inovasi nasional, sekaligus pelindung kebebasan akademik.

“Persoalan Mendiktisaintek bukan isu personal, melainkan persoalan struktural yang berdampak langsung pada kepentingan publik, demokrasi kampus, dan masa depan pendidikan tinggi,” tegas Dwiky di hadapan massa aksi.

Aliansi Mahasiswa Makassar menilai intervensi kekuasaan dalam urusan internal perguruan tinggi sebagai ancaman serius terhadap prinsip otonomi kampus. 

Mereka memperingatkan, jika dibiarkan, kondisi ini akan melahirkan budaya takut, membungkam kebebasan berpikir, dan menjadikan kampus sekadar alat legitimasi kekuasaan.

Mahasiswa menegaskan tidak ada ruang kompromi terhadap pelanggaran hukum, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan di sektor pendidikan.

“Presiden sebagai pemegang mandat rakyat memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap pejabat publik tunduk pada hukum dan etika jabatan. Tanpa langkah tegas, pendidikan tinggi akan terus berada dalam bayang-bayang konflik kepentingan dan intervensi politik,” ujar Dwiky.(raa)