Polemik MBG Memanas, Respons Seskab Teddy, Said Abdullah Akui DPR Ikut Setujui Anggaran MBG

Jakarta, tvOnenews.com – Polemik soal dugaan pemotongan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir.

Setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah tudingan tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah angkat bicara.

Said yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa anggaran MBG memang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR dalam APBN 2025 dan 2026.

"Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Teddy Menseskab, bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025, dan 2026, sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026, yang didalamnya menganggarkan MBG," ucap Said saat dikonfirmasi, Jumat (27/2/2026).

"Dengan demikian, saya dan seluruh anggota DPR bertanggungjawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG," sambungnya.

Ia menegaskan DPR tidak akan lepas tangan terhadap program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto tersebut.

"Kami di DPR, terutama saya selaku Ketua Banggar DPR tidak akan berpaling soal anggaran MBG. Apalagi dalam pembahasan dengan pemerintah, DPR memandang penting adanya Program MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo," kata Said.

Namun demikian, Said mengingatkan bahwa sejatinya hadirnya program ini diniatkan sebagai intervensi perbaikan gizi untuk anak-anak di Indonesia. Oleh karenanya DPR menyetujui anggaran tersebut.

"Dan kita mendukung atas hal itu. Kalau tidak mendukung tidak mungkin kami setujui pada APBN," ujarnya.

Hanya saja, Said memberi catatan tegas soal pelaksanaan di lapangan.

"Saya tegaskan kembali, kita mengamini apa yang disampaikan Pak Menseskab bahwa anggaran MBG disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Namun kita berikan catatan soal MBG adalah tata kelolanya. Tata kelola MBG perlu diperbaiki agar apa yang diniatkan intervensi gizi oleh Presiden Prabowo dapat tercapai," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Teddy membantah keras narasi yang menyebut MBG menggerus anggaran pendidikan hingga Rp223,5 triliun pada APBN 2026.

Ia justru menyebut tudingan itu sebagai narasi keliru.

"Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," tegas Teddy.

Ia memastikan tidak ada program pendidikan yang dihentikan.

"Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah," ucapnya.

Teddy juga mencontohkan sejumlah program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap berjalan, bahkan ditambah dengan Sekolah Rakyat.

PDIP Sebut MBG Caplok Anggaran Pendidikan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti program MBG yang disebut menggunakan anggaran dari pos pendidikan.

Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati, yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, secara terbuka membenarkan bahwa dana MBG memang diambil dari pos anggaran pendidikan.

Ia menilai langkah itu menjadi ironi di tengah masih banyaknya sekolah rusak dan keluhan kesejahteraan guru.

Esti mengaku kebanjiran pertanyaan warga yang bingung dengan simpang siur informasi di media sosial.

"Di WA (WhatsApp) saya pun sangat banyak yang menanyakan untuk memperjelas. Ada yang panggil Mbak, Bu, atau Bunda. 'Bunda, ini beritanya katanya MBG itu tidak mengambil anggaran pendidikan, yang benar yang mana toh Bun?' sambil menyertakan berita-berita dari medsos," ungkap Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Menjawab kebingungan itu, Esti menegaskan program MBG memang memotong porsi anggaran pendidikan. Karena itu, Fraksi PDIP merasa perlu meluruskan narasi yang dinilai tidak sesuai fakta.

Menurutnya, penggunaan dana triliunan rupiah dari pos pendidikan patut disayangkan. Sebab, hingga kini masih banyak sekolah di berbagai daerah yang kondisinya memprihatinkan.

"Kita bisa melihat banyak tempat di berbagai wilayah, sekolah-sekolah masih kita lihat sangat tidak layak, apalagi bicara soal sarana prasarananya. Kawan-kawan bisa melihat bagaimana (berita) yang muncul di Nusa Tenggara Timur yang jauh di sana, dan beberapa wilayah lainnya," papar Esti.

Ia menilai, jika anggaran pendidikan tidak dipecah untuk program lain, pemerintah seharusnya bisa lebih fokus pada pemerataan fasilitas dan revitalisasi bangunan sekolah.

"Maka kita berpikiran, alangkah indahnya jika anggaran pendidikan ini bisa kita optimalkan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi minimnya fasilitas pendidikan kita di berbagai wilayah," tambahnya.

Tak hanya soal infrastruktur, Esti juga menyoroti kesejahteraan guru yang dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran pendidikan. Ia meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan tenaga pendidik.

"Kita juga perlu mendengarkan begitu banyak keluhan yang masuk terkait dengan kepantasan, bagaimana penghormatan kita terhadap guru-guru yang ada," tegas Esti. (rpi/aag)