Marak Disinformasi di Tengah Konflik Iran dan AS-Israel, SBSI 92 Imbau Masyarakat Jaga Stabilitas Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel berdampak terhadap geoekonomi dan geopolitik dunia termasuk Indonesia.

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92 turut menilai jika stabilitas sosial Indonesia turut berdampak dengan maraknya peredaran disinformasi mengenai konflik Timur Tengah tersebut.

Ketua Umum SBSI 92, Sunarti bahkan mengungkap jika stabilitas nasional tengah mengalami ujian di tengah guncangan informasi palsu yang menerpa baik mengenai isu di dalam negeri maupun konflik Timur Tengah.

"Situasi dalam negeri sejak awal tahun hingga Idul Fitri diwarnai provokasi dan ujaran kebencian memang menjadi tantangan serius bagi stabilitas sosial di Indonesia," kata Sunarti kepada awak media, Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Sunarti menilai disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di dunia maya terus meningkat hingga berpotensi lebih terstruktur dan bersifat instrumental yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan strategis. 

Yak hanya itu, ia juga menilai maraknya disinformasi di dunia maya turut serta membuat sudut pandang publik kebingungan dengan fakta mengenai peristiwa yang terjadi.

"Pro kontra terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi yang selalu menghiasi media sosial dan elektronik sudah cukup menguras energi publik. Dan peganiayaan sejumlah aktivis membuat kita saling mencurigai akibat penggunaan AI yang tidak bertanggungjawab, dengan tambah lagi berbagai analisa sehingga membuat kita tidak lagi objektif dengan fakta serta persoalan yang ada," jelasnya. 

Sunarti mengingatkan bahwa meningkatnya disinformasi, berita bohong, hingga ujaran kebencian yang memicu perdebatan di tengah masyarakat acap kali dimanfaatkan untuk tujuan politik tertentu dan memperlebar polarisasi. 

"Masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang muncul, terutama yang berpotensi memicu perpecahan atau memanaskan situasi nasional," terangnya. 

Sunarti menegaskan kritik terhadap kebijakan negara tetap penting sebagai bagian dari kontrol publik. 

Namun, kritik tersebut harus bersifat konstruktif dan tidak berubah menjadi ujaran kebencian yang merendahkan atau memprovokasi masyarakat di tengah situasi global yang belum menentu serta dinamika sosial politik dalam negeri saat ini.