APPMBGI Sebut Program MBG Sudah Berjalan Baik Hingga Akuntabel, tapi Sistemnya Harus Diperkuat

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejauh ini berjalan baik, kredibel, transparan, dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) I dan DPD II APPMBGI se-Indonesia yang berlangsung di APPMBGI Building, Jakarta pada Minggu (26/4). 

Namun di saat yang sama, catatan soal sistem dan keberlanjutan mulai bermunculan. Abdul menyebut program ini memang berjalan, tetapi belum sepenuhnya ditopang fondasi yang kuat.

“Program ini sudah berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Tapi kita tidak bisa hanya melihat kondisi sekarang. Ke depan, sistemnya harus diperkuat supaya program ini tidak berhenti di tengah jalan,” ujar Abdul Rivai.

Salah satu yang disorot adalah belum adanya payung hukum yang mengikat. Menurutnya, tanpa regulasi setingkat undang-undang, arah program bisa berubah sewaktu-waktu.

“Kalau belum ada dasar hukum yang kuat, program ini sangat bergantung pada kebijakan yang sedang berjalan. Kita ingin MBG jadi program jangka panjang, bukan program musiman,” katanya.

Di lapangan, tantangan lain muncul di rantai pasok. Distribusi bahan pangan, terutama ke daerah dengan akses terbatas, masih jadi pekerjaan besar.

Untuk itu, APPMBGI membangun sistem Command and Control Center guna memantau pergerakan distribusi dan operasional dapur secara nasional.

“Lewat sistem ini, kita bisa lihat wilayah mana yang kekurangan pasokan, bagaimana distribusinya, dan di mana hambatannya. Jadi penanganannya bisa lebih cepat dan terukur,” jelasnya.

APPMBGI juga menggandeng berbagai pihak, termasuk Perum Bulog, untuk menjaga ketersediaan cadangan pangan. Jaringan pengurus daerah ikut dilibatkan untuk memastikan distribusi tidak terputus.

Namun, pelibatan pasar lokal dan UMKM juga tidak lepas dari perhatian. Menurut Abdul Rivai, tanpa pengaturan yang tepat, penyerapan bahan pangan justru bisa memicu gangguan harga.

“Pasar lokal harus tetap diberdayakan, tapi harus dihitung. Jangan sampai program ini justru mengganggu stabilitas harga di daerah,” ujarnya.