Masih "Dijaga Ormas", Dedi Mulyadi Geram Soal Palang Pintu Perlintasan Kereta Api Bekasi: Bagi Saya itu tidak Penting!

tvOnenews.com - Dedi Mulyadi geram soal penanganan palang pintu kereta api pasca tragedi kecelakaan di Bekasi. 

Di tengah duka akibat kecelakaan kereta api yang merenggut 15 nyawa di Bekasi, Gubernur Jawa Barat itu justru menemukan fakta yang membuatnya geram: pintu perlintasan masih dijaga oleh ormas atau masyarakat. 

Situasi ini dinilai sebagai ironi besar di tengah tuntutan keselamatan transportasi publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Lebih mengejutkan lagi, Dedi Mulyadi mengaku sudah berupaya menghubungi Wali Kota Bekasi pada pagi hari setelah insiden, namun panggilan tersebut belum tersambung. 

Kondisi ini mempertegas kegelisahannya terhadap lambannya respons penanganan, sementara fakta di lapangan menunjukkan perlintasan kereta masih dikelola secara manual oleh warga atau kelompok tertentu.

Kronologi Kecelakaan Kereta Api Bekasi yang Menewaskan 15 Orang

Insiden tragis itu terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Perhubungan, kecelakaan bermula ketika KRL relasi Bekasi–Cikarang tertabrak sebuah taksi di perlintasan sebidang JPL 85 di kawasan Bulak Kapal.

Akibat tabrakan tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan dioperasikan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181. Dampaknya merembet, satu rangkaian KRL lain dengan kode PLB 5568 terpaksa dihentikan di peron Stasiun Bekasi Timur.

Situasi semakin memburuk ketika KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya melintas dan tidak sempat berhenti sepenuhnya. Kereta tersebut kemudian terlibat tabrakan dengan KRL yang tengah berhenti. Peristiwa beruntun ini memperlihatkan betapa rentannya sistem keselamatan di perlintasan sebidang.

Data sementara mencatat 15 orang meninggal dunia per Selasa (28/4) siang. Sementara korban luka dirawat di berbagai rumah sakit, mulai dari RSUD Bekasi hingga RS Siloam Bekasi Timur.

Dedi Mulyadi Soroti Peran Ormas: “Itu Bukan Kewajiban Mereka”

Menanggapi tragedi ini, Dedi Mulyadi menyampaikan pernyataan tegas melalui akun Instagram Dedimulyadi71 pada Jumat (1/5/2026). Ia menilai keberadaan ormas atau warga yang menjaga palang pintu kereta bukanlah solusi, melainkan bukti adanya celah tanggung jawab negara.

“Masih ada pintu perlintasan kereta api yang kemarin terjadi musibah, masih dijaga oleh orang. Apakah itu ormas atau masyarakat setempat, bagi saya itu tidak penting,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan perlintasan kereta api sepenuhnya adalah tanggung jawab aparat.
“Yang penting ini bukan kewajiban mereka. Ini kewajibannya aparat,” lanjutnya.

Dedi juga mengungkapkan upaya koordinasi yang telah dilakukan.
“Saya tadi pagi menelepon Wali Kota Bekasi, tetapi belum tersambung. Saya juga menelepon salah satu Forkopimda Kota Bekasi, dan sudah terhubung. Beliau akan meluncur ke Bekasi untuk mengambil langkah,” katanya.

Sistem Manual vs Digital: Solusi atau Sekadar Wacana?

Fakta bahwa palang pintu masih dioperasikan secara manual menjadi sorotan utama. Dalam banyak kasus di Indonesia, perlintasan sebidang tanpa sistem otomatis memang masih cukup tinggi. Data Kemenhub sebelumnya menunjukkan ribuan perlintasan belum dilengkapi sistem pengamanan modern.

Sebagai perbandingan, negara dengan sistem perkeretaapian maju telah meninggalkan metode manual dan beralih ke sistem otomatis berbasis sensor dan sinyal digital. Hal ini terbukti mampu menekan angka kecelakaan secara signifikan.

Menyadari hal tersebut, Gubernur Jawa Barat langsung mengambil langkah.
“Saya sudah meminta Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengadaan dan pemasangan palang pintu digital,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu sekitar dua minggu.
“Biayanya antara Rp500 juta sampai Rp1 miliar. Laksanakan, alokasinya tersedia,” tegasnya.

Dedi pun meminta seluruh jajaran Pemkot Bekasi untuk bergerak cepat.
“Jangan sampai palang pintu dijaga bukan oleh aparat. Mari kita bekerja mengabdi untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Di akhir pernyataannya, ia kembali menegaskan fungsi negara dalam melindungi warganya.
“Pengelolaan pintu perlintasan kereta api adalah kewajiban negara, bukan kewajiban orang, ormas, atau masyarakat.”

Tragedi ini bukan sekadar soal angka korban atau kerusakan infrastruktur. Lebih dari itu, kecelakaan ini membuka realitas tentang celah sistem keselamatan publik, di mana peran negara terkadang digantikan oleh masyarakat. 

Dalam konteks ini, kemarahan Dedi Mulyadi menjadi refleksi penting bahwa keselamatan tidak boleh bergantung pada inisiatif sukarela, melainkan harus dijamin oleh sistem yang kuat dan terstruktur. (udn)