Tuai Kritik, PB PORDI Pilih Jalur Hukum Keputusan Rakernas KONI

PB PORDI mengaku sebenarnya telah mengikuti proses pengajuan keanggotaan sejak beberapa tahun lalu.

Mereka membantah pernyataan KONI yang menyebut dokumen pengajuan baru masuk pada Mei 2026.

Dalam keterangannya, PORDI menyebut proses komunikasi dengan KONI sudah berlangsung sejak 2019 dan dilanjutkan melalui audiensi resmi pada 9 Maret 2022 bersama Bidang Organisasi dan Bidang Hukum KONI Pusat.

Pada pertemuan tersebut, PORDI mengaku menerima arahan terkait kelengkapan dokumen legal dan syarat administratif lain yang harus dipenuhi. Sejak saat itu, organisasi tersebut terus melengkapi seluruh ketentuan yang diminta.

“Menyikapi perkembangan terakhir terkait Rakernas KONI, kami mencermati bahwa forum tersebut tidak mencerminkan perhelatan organisasi olahraga profesional yang bisa menjadi sandaran seluruh induk cabang olahraga prestasi,” pungkasnya.(raa)