Wamendagri Wiyagus Sebut PAKU Integritas Tak Hanya Soal Urusan Hukum, tapi Juga Pelayanan Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penguatan antikorupsi bagi penyelenggara negara memiliki kaitan erat dengan kualitas pelayanan publik, bukan hanya sekadar kepatuhan hukum. 

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (11/6).

Mewakili Mendagri Tito Karnavian, Wiyagus menjelaskan bahwa integritas adalah pilar utama bagi setiap instansi untuk mencapai target organisasi. 

Bertemakan “Tancapkan Integritas dalam Setiap Langkah Tugas,” kegiatan yang berlangsung di Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari ini diharapkan mampu mendorong para pejabat negara untuk selalu mengedepankan etika dan kejujuran dalam menjalankan fungsinya.

“Dalam konteks itulah PAKU Integritas menjadi sangat relevan untuk pencegahan korupsi, dan ini tidak boleh hanya dipahami sebagai urusan hukum. Tetapi pencegahan korupsi adalah urusan pelayanan publik, urusan pembangunan, urusan kepercayaan masyarakat, dan urusan masa depan daerah,” katanya.

Ia melanjutkan, PAKU Integritas bukan sekadar forum seremonial yang telah berlangsung selama beberapa tahun. 

Lebih dari itu, PAKU Integritas diharapkan benar-benar dipahami, dimengerti, dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda). 

Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana integritas tercermin dalam kerja nyata. 

Integritas juga terlihat ketika program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga mampu mengurangi praktik korupsi dalam pelayanan publik.

“Dari sisi sektor kasus korupsi juga banyak menyentuh sektor yang sangat dekat dengan masyarakat. Seperti keuangan negara, infrastruktur, penegakan hukum, birokrasi, kesehatan, bantuan sosial, bantuan pangan, perikanan, sumber daya alam, energi, dan sektor lainnya,” ungkapnya.

Wiyagus menjelaskan, PAKU Integritas berkaitan erat dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Jika tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat. 

Sebaliknya, jika tata kelola lemah, bukan hanya administrasi yang terganggu, tetapi juga pelayanan publik. Karena itu, Pemda tidak boleh hanya sibuk dengan hal-hal yang bersifat prosedural. 

Pemda harus memastikan setiap kebijakan, setiap program, dan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar bekerja dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.