Kenaikan Harga BBM Non Subsidi Dinilai Strategi Pemerintah Lindungi Kepentingan Rakyat Kecil

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green pada 10 Juni 2026.

Ketua Umum Relawan Jarnas Prabowo-Gibran, Nasarudin mengatakan kebijakan penyesuaian harga tersebut tidak dapat disamakan dengan kebijakan terhadap BBM subsidi yang menyangkut kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menjelaskan BBM non subsidi secara umum digunakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.

"Negara tidak ingin beban subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil justru ikut dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran negara benar-benar difokuskan untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Nasarudin menuturkan langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mempertahankan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto tetap berkomitmen membela kepentingan rakyat kecil melalui berbagai skema subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

"Pemerintah tetap fokus melindungi rakyat miskin. Subsidi harus tetap tersedia bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya sehingga mereka dapat bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini," ujarnya.

Di sisi lain, Nasrudin menyoroti adanya sejumlah kritik dari masyarakat mengenai kenaikan harga BBM non subsidi hingga rencana aksi unjuk rasa oleh kelompok mahasiswa.

Menurutnya kkritik dan masukan yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. 

Ia mengapresiasi kepedulian para aktivis yang terus mengawasi jalannya pemerintahan serta memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan publik.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, aktivis, dan para pengamat yang telah menyampaikan kritik serta aspirasi terkait kebijakan pemerintah. Masukan seperti ini sangat berharga untuk pembangunan bangsa yang lebih baik," jelasnya.

Di sisi lain, ia mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan tersebut secara objektif dan tidak semata-mata dari sisi kenaikan harga.

Menurutnya masyarakat perlu melihat dari sisi tujuan besar pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan anggaran negara dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

"Yang harus menjadi prioritas kita bersama adalah memastikan rakyat kecil tetap terlindungi. Mari kita perkuat dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan menjaga ketahanan ekonomi bangsa,"ungkapnya.(raa)