Gejolak Ekonomi Nasional, Pemerintah Diminta Segera Lakukan Terobosan Kebijakan

Jakarta, tvOnenews.com - Problematik kondisi ekonomi dan politik nasional belakangan ini turut menyulut perhatian khalayak.

Pengamat politik, Fernando Emas bahkan memberi perhatian khusus terhadap skenario Reformasi 1998 Jilid II mengingat gelombang protes publik di tengah kebijakan terhadap pemerintah.

Ia mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati terhadap pengambilan kebijakan dalam mengantisipasi gejolak ekonomi dan politik.

"Saya tidak menakut-nakuti pemerintahan Prabowo, melainkan untuk memberi peringatan berbasis sejarah yang nyata, yakni kondisi yang pernah memicu ledakan sosial seperti 1998 berpotensi berulang jika pemerintah tidak segera bertindak," ujar Fernando Emas kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026).

Fernando menjelaskan masih terdapat peluang pemerintah untuk dapat mengembalikan kepercayaan publik di tengah gejolak yang ada.

Menurutnya skenario reformasi bisa digagalkan jika pemerintah dapat segera melakukan pembenahan kebijakan ekonomi nasional.

"Artinya, masih ada jendela peluang bagi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur guna mencegah akumulasi kemarahan publik mencapai titik kritis yang tidak terkendali," ungkapnya.

Ia mengingatkan diperlukan keberanian pemerintah dalam melakukan terobosan kebijakan yang mampu menstabilkan gejolak ekonomi dan politik saat ini.

Bahkan, Fernando menyebut bila diperlukan pemerintahan era Presiden RI, Prabowo Subianto bisa melakukan reshuffle kabinet guna meredam gejolak yang ada.

"Saya memberikan peringatan karena di balik peringatan tersebut terdapat realitas pahit yang dirasakan langsung oleh jutaan rakyat Indonesia setiap harinya. Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil bukan sekadar angka statistik, ia berwujud dalam antrian panjang di SPBU, harga bahan pokok yang terus merangkak naik, tagihan listrik yang membengkak, dan lapangan kerja yang semakin sulit dijangkau," kata Fernando.

Di sisi lain, Fernando menilai gejolak yang ada disebabkan adanya kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok.

Ditambah, gelombang PHK yang turut terjadi beriringan menambah beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

"Angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran yang masih tinggi, ditambah gelombang PHK dari sejumlah sektor industri, menciptakan kekhawatiran yang nyata di kalangan angkatan kerja Indonesia," kata Fernando.

"Penyesuaian kebijakan ekonomi secara menyeluruh juga mendesak dilakukan. Kebijakan yang dirumuskan dalam kondisi dan proyeksi tertentu harus mampu beradaptasi ketika realitas berubah. Fleksibilitas dan kecepatan respons kebijakan adalah tanda dari pemerintahan yang matang dan berpengalaman," sambungnya.

Di sisi lain, Fernando mengingatkan ketidakmampuan menteri dalam menghadirkan solusi konkret tidak boleh dibiarkan berlarut-larut mengingat menjadi beban tambahan bagi rakyat.

Bahkan, kata dia, hal tersebut para menteri tersebut memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah, neraca perdagangan, dan arus investasi asing ke Indonesia.

"Kompleksitas permasalahan tidak bisa menjadi alasan untuk lamban bertindak. Justru dalam situasi yang kompleks, kemampuan pemerintah untuk memprioritaskan, mengambil keputusan secara cepat dengan data yang memadai, dan mengeksekusi kebijakan secara efektif adalah yang paling diuji dan paling dibutuhkan," pungkasnya.(raa)