Ekspor Satu Pintu Berisiko Tak Ubah Struktur Ekonomi, Komisi VII DPR Minta Desain Hilirisasi Diperjelas

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, memberikan catatan kritis terkait rencana pemberlakuan kebijakan ekspor satu pintu untuk Sumber Daya Alam (SDA) strategis. 

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh hanya berhenti pada pengelolaan devisa atau optimalisasi pendapatan negara semata.

Lebih jauh, Evita menekankan agar mekanisme ini menjadi instrumen strategis dalam mempercepat agenda hilirisasi dan memperkuat struktur industrialisasi di dalam negeri.

“Pemerintah perlu menjadikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai instrumen pengendalian volume ekspor yang terhubung langsung dengan agenda industrialisasi nasional,” ujar Evita dalam keterangan resminya, Rabu (17/6).

Kebijakan ekspor satu pintu ini menyasar sejumlah komoditas vital, meliputi batu bara, kelapa sawit, serta paduan besi (ferro alloy). Dalam skema ini, pemerintah telah menunjuk PT DSI untuk bertindak sebagai eksportir tunggal.

Sesuai peta jalan yang telah disusun, kebijakan ini akan mulai diimplementasikan secara bertahap mulai Juni 2026. 

Pemerintah menargetkan masa transisi selesai paling lambat pada 31 Desember 2026, sehingga sistem ekspor satu pintu ini dapat diberlakukan secara penuh mulai 1 Januari 2027.

Pemerintah menyatakan kebijakan itu bertujuan memperbaiki tata kelola devisa, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. 

Dalam skema tersebut, PT DSI berperan sebagai perantara tunggal untuk meningkatkan transparansi harga dan mencegah praktik under invoicing.

Namun demikian, Evita menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut juga mampu mendorong transformasi struktur ekonomi nasional melalui penguatan sektor hilir. 

Menurutnya, pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dalam menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya alam antara kebutuhan industri dalam negeri dan kebutuhan ekspor.

“Tanpa desain seperti itu, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi hanya mengubah jalur ekspor tanpa mengubah struktur ekonomi yang selama ini bergantung pada ekspor bahan mentah dan produk bernilai tambah rendah,” tegasnya.

Legislator Fraksi PDIP itu juga meminta pemerintah menjelaskan secara rinci keterkaitan kebijakan ekspor satu pintu dengan pengembangan industri pengolahan di dalam negeri, terutama pada sektor batu bara dan ferro alloy.

Ia menilai kepastian pasokan bahan baku menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan program hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah. “Termasuk penyediaan bahan baku untuk kawasan industri strategis dan proyek hilirisasi nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Evita menekankan bahwa kebutuhan industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri harus menjadi prioritas sebelum komoditas diekspor ke pasar internasional. 

“Pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan/pemurnian (smelter dan industri turunan) dalam negeri dengan harga yang kompetitif sebelum diekspor,” tegasnya. (dpi)