Perkuat Sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Kemendagri Dorong Percepatan SP2D Online

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk memodernisasi sistem keuangan daerah dengan mempercepat penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara daring (online). 

Langkah ini merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah dalam memperkokoh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh Indonesia.

Upaya akselerasi ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. 

Forum koordinasi tersebut menghadirkan berbagai pihak kunci guna menyamakan persepsi dan langkah teknis, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, jajaran Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta perwakilan pemerintah daerah (Pemda).

Melalui integrasi SP2D online, diharapkan tata kelola keuangan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. 

Selain itu, kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan infrastruktur perbankan daerah siap mendukung penuh transformasi digital dalam ekosistem transaksi pemerintah, sehingga layanan kepada masyarakat dan mitra pemerintah dapat berjalan lebih cepat.

Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Agus Fatoni menegaskan, percepatan implementasi SP2D Online merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan terintegrasi secara digital.

"Hari ini kita bisa bersama-sama bertemu untuk berdiskusi sekaligus mencari berbagai solusi terhadap pelaksanaan khususnya terkait dengan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," ujar Fatoni saat membuka Rakor di Kantor Kemendagri, di Jakarta, Rabu (17/6).

Selain mendukung efisiensi proses pencairan anggaran daerah, SP2D Online juga menjadi bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). 

Dalam kesempatan ini, Fatoni mengapresiasi Pemda dan BPD yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung implementasi SP2D online.

Ia menegaskan pelibatan OJK dalam rakor kali ini bertujuan agar Pemda serta para pemangku kepentingan bisa memahami sisi regulasi sekaligus mendapatkan asistensi dari lembaga tersebut.

"Sengaja kami hadirkan di sini dari OJK sebagai regulator sekaligus sebagai mentor dari pelaksanaan perbankan dan juga sekaligus nanti akan memberikan arahan bagaimana kita dalam melaksanakan percepatan ini," tutur Fatoni.