APJATI Dukung Pelindungan PMI, Dorong KP2MI Percepat Pembenahan Sistem

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (DPP APJATI) mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat sistem pelayanan dan mengedepankan pembinaan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pelindungan pekerja migran. APJATI menegaskan dukungannya terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Namun, asosiasi menilai pembenahan sistem dan kepastian layanan perlu menjadi prioritas agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan. Ketua Umum DPP APJATI Said Saleh Alwaini mengatakan transformasi kelembagaan yang telah dilakukan pemerintah perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. "Hampir dua tahun berjalan, yang berubah baru nama lembaganya, belum kinerjanya dan yang dibutuhkan masyarakat adalah perubahan kinerja, bukan perubahan nama," kata Said. Menurut APJATI, keberhasilan sebuah kementerian tidak hanya diukur dari jumlah regulasi yang diterbitkan atau sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, efektivitas pelindungan terhadap PMI, serta meningkatnya jumlah penempatan pekerja migran melalui jalur prosedural. Asosiasi juga menilai setiap kebijakan yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha P3MI dan penempatan tenaga kerja perlu disusun berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP APJATI Maria Ginting mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, di antaranya moratorium penempatan PMI ke kawasan Timur Tengah yang telah berlangsung selama hampir 15 tahun tanpa peta jalan penyelesaian yang jelas. Selain itu, APJATI juga menyoroti proses verifikasi dan pengesahan job order untuk penempatan pekerja migran ke Jepang maupun sejumlah negara tujuan lain yang dinilai masih memerlukan percepatan. Dalam sejumlah kasus, proses tersebut disebut dapat berlangsung hingga satu tahun sehingga peluang kerja tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. "Jika sistem pemerintah sendiri belum siap, maka yang pertama harus dibenahi adalah sistem itu, bukan membebankan konsekuensinya kepada P3MI," ujar Maria. Karena itu, APJATI berharap penguatan sistem pelayanan di KP2MI dapat berjalan beriringan dengan pendekatan pembinaan terhadap P3MI. Menurut asosiasi, langkah tersebut akan memperkuat pelindungan pekerja migran sekaligus menciptakan iklim penempatan tenaga kerja yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.

APJATI Dukung Pelindungan PMI, Dorong KP2MI Percepat Pembenahan Sistem

Berita Terkait

Jadi Waketum Kadin, Nofel Saleh Targetkan Tenaga Kerja Indonesia Kuasai Pasar Kerja Global

Apjati: Langkah Menteri Imipas Berlakukan Syarat Mutasi Rekening Merupakan Solusi Jitu Cegah TPPO

Ketum APJATI: Selamat Atas Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Serta Jajaran Kabinet Indonesia Maju

Apjati Targetkan Penempatan 10 Ribu Pekerja Profesional ke Luar Negeri

Topik Terkait

Apjati

Perlindungan Tenaga Migran Indonesia

Saksikan Juga

Menteri PPPA Berkunjung ke Sampang Terkait Kasus Rudapaksa Anak Oleh 27 Pelaku

Korlantas Polri Olah TKP Tragedi Maut di Jalur Pantura Indramayu

Santri Bakar Santri, Diduga Pelaku Anak Pemilik Ponpes

Sah! Prabowo Tetapkan Harga BBM Khusus Nelayan Rp 15.000 per Liter

Jalan Tendean Ditutup Sementara, Proses Evakuasi Truk Tersangkut di JPO

40 Korban Dugaan Penipuan Tiket Konser BTS Geruduk Kantor Biro Travel

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Prabowo Subianto

Korupsi