BNPP RI Kebut Program BSPS di Perbatasan, 15.000 Rumah Layak Huni Disiapkan untuk Warga 40 Kabupaten/Kota

"Seluruh proses pelaksanaan Program BSPS diawasi oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola Perumahan dan Permukiman bersama Inspektorat Jenderal. Apabila diperlukan, pengawasan juga dapat melibatkan Aparat Penegak Hukum guna memastikan program berjalan secara akuntabel," kata Makhruzi.

Dalam forum tersebut, Makhruzi mengungkapkan bahwa BNPP RI sebelumnya telah mengusulkan 36.999 unit rumah melalui data BNBA kepada Kementerian PKP. Berdasarkan perkembangan verifikasi hingga 14 Juli 2026, sebanyak 7.992 usulan masih dalam proses verifikasi lapangan, 3.856 usulan telah dinyatakan memenuhi persyaratan, serta 2.616 usulan belum memenuhi persyaratan.

Sementara itu, 324 usulan telah memasuki tahap penetapan penerima bantuan dan terdapat 24 usulan pengganti. Ia menegaskan bahwa data tersebut masih bersifat dinamis dan akan terus diperbarui sesuai hasil verifikasi di lapangan.

Makhruzi juga mengakui bahwa pelaksanaan Program BSPS di kawasan perbatasan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari lokasi penerima yang tersebar dengan jarak antardesa cukup jauh, keterbatasan infrastruktur jalan, hingga minimnya jaringan telekomunikasi yang memengaruhi efektivitas verifikasi dan pendampingan masyarakat oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

"Kondisi geografis di kawasan perbatasan memang menghadirkan tantangan tersendiri. Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta Kementerian PKP agar seluruh proses verifikasi, pendampingan, dan pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif," ujarnya.

Sebagai langkah percepatan, lanjut Makhruzi, BNPP RI telah menyampaikan surat kepada 40 pemerintah kabupaten/kota penerima Program BSPS untuk meminta dukungan penugasan pejabat maupun staf daerah dalam pelaksanaan verifikasi lapangan bersama tim verifikator Kementerian PKP. 

Sementara itu, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Kementerian PKP RI, Agus Wahidin, mengatakan bahwa alokasi Program BSPS pada tahun 2026 menjadi yang terbesar sejak program tersebut mulai dilaksanakan pada 2015.

"Tahun ini merupakan alokasi terbesar sepanjang sejarah Program BSPS, yaitu sebanyak 400.000 unit secara nasional. Di dalamnya terdapat alokasi khusus, salah satunya untuk kawasan perbatasan, sehingga kita harus memastikan pelaksanaannya berjalan optimal," ujar Agus.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah, mulai dari dinas yang membidangi perumahan, camat, hingga kepala desa, perlu memahami mekanisme Program BSPS agar proses percepatan dapat terlaksana secara efektif.