Wamendagri dan Wamen PU Pastikan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis di DOB Papua Selatan

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Selatan pada Rabu (15/7). 

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung progres pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari kawasan pusat pemerintahan hingga jaringan irigasi dan pengamanan pesisir. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan percepatan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan pembangunan akses Jalan DOB–Jembatan Netto yang menjadi jalur utama menuju Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Papua Selatan. 

Berdasarkan laporan di lapangan, progres pembangunan telah melampaui target sehingga diproyeksikan selesai lebih cepat dari jadwal.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ribka mengingatkan agar percepatan pembangunan tetap diiringi dengan kualitas pekerjaan yang baik. 

“Progres ini patut kita apresiasi. Yang terpenting adalah kualitas pekerjaan tetap dijaga sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat konektivitas menuju Kawasan Pusat Pemerintahan,” kata Ribka.

Selanjutnya, Ribka bersama Diana menghadiri rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua Selatan untuk membahas percepatan pembangunan KPP.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka menegaskan pemerintah pusat terus mengawal usulan KPP di empat DOB Papua agar ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kami sedang memperjuangkan bersama Bapak Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI agar KPP empat DOB Papua dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Kekuatan fiskal APBD provinsi-provinsi baru masih terbatas sehingga dukungan APBN sangat diperlukan,” ujarnya.

Usai rapat, rombongan meninjau pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, Kantor DPR Papua Selatan, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan.

Menurut Ribka, pembangunan gedung pemerintahan harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kehadiran gedung pemerintahan bukan sekadar membangun fisik, tetapi memastikan pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat,” ungkapnya.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Waduk Efata Mayo yang diproyeksikan menjadi sumber air baku bagi KPP sekaligus mendukung sektor pertanian dan pariwisata. 

Setelah itu, rombongan meninjau Daerah Irigasi Waninggap untuk memastikan kesiapan infrastruktur pengairan dalam mendukung program cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian di Kabupaten Merauke.