Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses perpindahan kewenangan manajemen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari tangan pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah pusat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah keras isu yang tengah beredar di tengah masyarakat terkait adanya rencana perubahan definisi Orang Asli Papua (OAP).Â
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya dan Lanny Jaya untuk bergerak cepat dalam menuntaskan proses verifikasi serta pendataan masyarakat yang menjadi korban konflik sosial.
Hingga awal September 2026, tercatat sebanyak 26 daerah belum juga melengkapi berkas administrasi pencairan, sehingga penyaluran dana pembangunan untuk masyarakat terancam tertunda.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menginstruksikan jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menginstruksikan seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua untuk segera mempercepat proses distribusi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap II Tahun Anggaran 2026.Â
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura.Â
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (6/8).Â
Wamendagri Ribka menegaskan pemerintah akan melakukan peninjauan langsung bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menyelidiki dugaan keracunan anak sekolah di Jayapura.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak boleh hanya dilihat dari besarnya angka anggaran yang habis terpakai.Â
Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.