IBCSD dan IDCTA Dorong Kesiapan Pasar Karbon Nasional untuk Perkuat Daya Saing Industri Indonesia

Forum dibuka dengan keynote address dari I Nyoman Suka Yasa, Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, dan Transaksi Efek di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memaparkan perkembangan kebijakan karbon nasional serta gambaran terkini pasar karbon Indonesia sebagai landasan penguatan ekosistem Nilai Ekonomi Karbon dan peningkatan partisipasi sektor swasta. 

"OJK terus memperkuat ekosistem bursa karbon Indonesia melalui peningkatan kapasitas, penguatan koordinasi nasional, pengembangan pasar yang selaras dengan praktik terbaik internasional, serta kolaborasi global. Kami berharap semakin banyak pelaku industri yang berpartisipasi aktif sehingga pasar karbon Indonesia menjadi lebih kredibel, transparan, dan mampu mendukung pencapaian target dekarbonisasi nasional," sebut I Nyoman Suka Yasa dalam paparannya. 

Sementara itu, Dr. Riza Suarga, Chairman Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), menekankan bahwa keberhasilan pasar bergantung pada regulasi, kesiapan proyek dan terbentuknya mekanisme pasar yang mampu mempertemukan kebutuhan investasi dengan proyek-proyek berkualitas. 

"Pasar karbon hanya akan tumbuh apabila didukung oleh proyekproyek yang kredibel, permintaan yang kuat, dan mekanisme perdagangan yang transparan. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana membangun ekosistem yang mampu menghasilkan transaksi yang berkelanjutan," sebut Dr. Riza Suarga.

Secara terpisah, Iding Pardi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, menyampaikan dukungan Bursa Efek Indonesia dalam mendorong pengembangan perdagangan karbon Indonesia. 

“IDXCarbon hadir tidak hanya sebagai penyedia pasar namun juga sebagai alat untuk peningkatan awareness dan partisipasi perdagangan karbon di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2023, kami terus melakukan penyempurnaan mulai dari sistem perdagangan sampai yang terbaru perubahan Peraturan Bursa Karbon yang mulai berlaku sejak tanggal 9 Juli 2026 sebagai respon atas penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026,” sebut Iding Pardi.

Diskusi pada sesi pertama mengangkat berbagai aspek penguatan ekosistem carbon pricing Indonesia, mulai dari implementasi pajak karbon (carbon tax), Emissions Trading System (ETS), hingga pasar karbon (carbon market) sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam mempercepat dekarbonisasi nasional. Para pembicara juga membahas tantangan tata Kelola karbon korporasi, kesiapan industri menghadapi CBAM, serta pentingnya membangun sinyal harga karbon yang mampu mendorong investasi pada teknologi rendah karbon.