Buka Raker APPSI, Wamendagri Bima Instruksikan Gubernur Perkuat Koordinasi, Integritas, dan Kepemimpinan Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menginstruksikan para gubernur untuk mempererat koordinasi dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan pemerintahan. 

Saat membuka Rapat Kerja Gubernur APPSI di Lombok Barat, Kamis (16/7), ia menegaskan bahwa kepemimpinan transformatif sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan daerah yang kian rumit sekaligus memastikan program prioritas nasional berjalan efektif demi kepentingan masyarakat.

Mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Bima menjelaskan bahwa gubernur memiliki dua fungsi strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. 

Karena itu, gubernur perlu memastikan terbangunnya koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten/kota guna menyinkronkan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Bima menyampaikan pesan Mendagri agar para gubernur secara rutin membangun koordinasi, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring, bersama bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri [Dalam Negeri] itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan Bapak-Ibu untuk fokus tetap pada rakor-rakor," katanya. 

Selain memperkuat koordinasi, lanjut Bima, Mendagri juga meminta para gubernur memimpin langsung pelaksanaan program kerja di daerah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. 

Menurut Bima, kepemimpinan kepala daerah tidak dapat sepenuhnya didelegasikan kepada sekretaris daerah (Sekda), melainkan harus hadir hingga pada pelaksanaan program di tingkat bawah.

Tak hanya itu, para gubernur juga diminta terus menjadi teladan dalam menjaga integritas, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah (Pemda). 

Mendagri juga memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan batas wilayah antardaerah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah.

"Pak Menteri meminta Bapak-Ibu untuk juga memberikan atensi kepada persoalan-persoalan batas daerah, kabupaten, kota, dan desa, dan lain-lain. Ini kita ingin selesaikan secara dicicil oleh teman-teman di Adwil. Nah itu arahan dari Pak Menteri yang harus saya sampaikan," terangnya.