Mendagri Tito Sebut Pelibatan Sektor Swasta Akan Optimalkan Realisasi Program Perumahan Rakyat

Ia menjelaskan, semakin banyak masyarakat memiliki rumah layak huni, maka angka kemiskinan akan semakin menurun. 

Selain itu, aktivitas pembangunan perumahan juga akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan transaksi sektor bahan bangunan, hingga memperluas basis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar pelaksanaan pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR menjadi salah satu aspek yang ikut diawasi di daerah. 

Selain itu, Kemendagri akan memberikan apresiasi kepada daerah yang mendukung program perumahan rakyat.

Mendagri mengajak APERSI untuk terus memperkuat komunikasi dengan kepala daerah. 

Menurutnya, kolaborasi antara kepala daerah dan asosiasi pengembang merupakan bagian penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan perumahan di Indonesia.

Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan pihak terkait lainnya. (dpi)