Mendagri Tito Karnavian Harapkan Lulusan IPDN Jadi Agen Perubahan ASN

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyampaikan harapannya agar para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mampu berperan sebagai penggerak atau agen perubahan dalam lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, sebagai lulusan IPDN, mereka diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berintegritas di lingkungan ASN.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan pembekalan kepada Praja Utama Angkatan XXXIII Tahun 2026 di Gedung Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (22/7). 

Kegiatan tersebut merupakan kuliah umum bagi calon wisudawan sebelum berkecimpung di dunia birokrasi sebagai aparatur negara.

"Bagaimana caranya membuat 6,5 juta [ASN] ini semuanya bisa efisien. Paling enggak mayoritas. Perlu ada agent of change. Harus ada agen pembaruan yang bisa merubah mereka," katanya.

Mendagri menjelaskan, lulusan IPDN memiliki peran strategis untuk menjadi agen perubahan di lingkungan ASN. 

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Rp100,1 Triliun untuk Pulihkan Aceh, Sumut dan Sumbar dalam 3 Tahun

Dengan jumlah ASN yang mencapai sekitar 6,5 juta orang, dibutuhkan figur-figur yang mampu membawa perubahan positif dalam budaya kerja birokrasi.

Menurut Mendagri, lulusan IPDN juga memiliki keunggulan dibandingkan lulusan perguruan tinggi lainnya. 

Selain dibekali kemampuan akademik di bidang pemerintahan, mereka juga ditempa melalui pendidikan karakter, kedisiplinan, integritas, serta pembinaan fisik dan mental sehingga diharapkan siap menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

"IPDN ini juga dilengkapi tidak hanya dengan kemampuan akademik, tapi juga kesehatan dan kesamaptaan fisik mereka dan juga mental ideologi. Artinya integritas yang dididik, disiplin, tepat waktu, dan lain-lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa IPDN merupakan salah satu lembaga pendidikan kedinasan yang secara khusus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pemerintahan.

Selama empat tahun masa pendidikan, para praja dibekali ilmu pemerintahan sebagai bekal untuk menjalankan tugas-tugas birokrasi.

Karena itu, Mendagri mendorong para calon wisudawan agar menjadi ASN yang bekerja secara efektif dan efisien. 

Peningkatan kualitas kinerja aparatur, kata dia, menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Mendagri juga mengingatkan para calon wisudawan agar memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari ASN.