ASEAN-Jepang Resmi Adopsi Deklarasi Bersama DISG ke-18, Perkuat Ketahanan Rantai Pasokan dan Energi

tvOnenews.com - Platform kerja sama ekonomi bilateral pemerintah-swasta ASEAN dan Jepang, Dialogue for Innovative and Sustainable Growth (DISG), resmi mengadopsi Deklarasi Bersama Gugus Tugas DISG dalam pertemuan ke-18 yang berlangsung di Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit, Thailand.

Pengesahan deklarasi ini menjadi langkah krusial untuk mempercepat kerja sama strategis ditengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik serta dinamika ekonomi global.

Dalam sesi pembuka, Ketua DISG Masuo Kuremura memaparkan empat pilar utama kerja sama yang mencakup ketahanan rantai pasokan, kolaborasi inovasi, investasi digital dan AI serta transisi energi. Ia menekankan bahwa sinergi ini tidak bisa berjalan satu arah tanpa komunikasi yang intensif bersama seluruh pemangku kepentingan di kawasan.

"Saya menegaskan pentingnya konsultasi intensif dengan negara-negara ASEAN guna memperkuat ketahanan industri," ujar Masuo pada Jumat (24/7).

Ia turut menyoroti keberhasilan program Fast Track Pitch yang menarik ratusan peserta dari berbagai negara, pelaksanaan Konferensi Pemimpin Muda hingga dorongan kolaborasi di sektor pusat data dan semikonduktor. Mengenai transisi energi, Masuo mengusulkan skema Asia Zero Emission Community Plus(AZEC+) untuk memperkuat kerangka dekarbonisasi yang terintegrasi dengan keamanan kawasan melalui proyek-proyek konkret.

Pertemuan tersebut juga diwarnai diskusi hangat terkait efektivitas dan tantangan investasi Jepang di Asia Tenggara. Salah satu sorotan tajam datang dari perwakilan ASEAN-BAC Brunei, Musa Adnin yang memberikan catatan evaluatif mengenai dinamika kompetisi bisnis kawasan saat ini.

Musa menyentil absennya partisipasi perusahaan Jepang dalam tender proyek pusat data lokal yang baru-baru ini digelar di negaranya. Menurut pengamatannya, meski Jepang menguasai teknologi yang sangat unggul, kecepatan eksekusi bisnis dan penetrasi pasarnya mulai tertinggal dibandingkan para kompetitor dari Tiongkok maupun negara Barat.

Masukan kritis tersebut melengkapi jajaran rekomendasi lain dari para perwakilan kamar dagang ASEAN seperti usulan sistem pengakuan tenaga kerja ahli dari Filipina, reintegrasi pekerja migran dari Indonesia hingga ketertelusuran rantai pasokan dari Vietnam. Menanggapi dinamika ini, pihak Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang menegaskan komitmennya untuk bergerak lebih cepat dalam merespons kebutuhan para pelaku usaha di kawasan.