Sambil Menangis Seorang Ibu Rumah Tangga, Adukan Pelanggaran Jabatan Notaris ke Menteri Hukum

tvOnenews.com - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menerima secara langsung aspirasi masyarakat terkait penanganan pengaduan dugaan pelanggaran jabatan notaris. Pertemuan tersebut menjadi wujud komitmen Kementerian Hukum dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan serta memastikan setiap pengaduan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum mendengarkan penyampaian dari Sdri. Julia Subintoro yang mengajukan pengaduan terkait proses pemeriksaan terhadap Notaris Fardian, S.H. Berdasarkan dokumen pengaduan, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah memutus bahwa notaris yang bersangkutan menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Atas putusan tersebut, pelapor mengajukan upaya banding kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP). Menteri Hukum menegaskan bahwa seluruh mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian pengaduan terhadap notaris harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Kementerian Hukum berkomitmen memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas," ujar Menteri Hukum, dalam kegiatan PASTI Ada Solusi, Jumat (31/07). Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020, proses pemeriksaan banding baru dapat dilakukan setelah seluruh berkas perkara dari Majelis Pengawas Wilayah diterima secara lengkap oleh Majelis Pengawas Pusat, meliputi laporan pengaduan, berita acara pemeriksaan, rekomendasi, putusan, memori banding, kontra memori apabila ada, serta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini, berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Hukum, Majelis Pengawas Pusat belum menerima kelengkapan berkas sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, proses pemeriksaan banding belum dapat dilanjutkan sampai seluruh persyaratan administratif terpenuhi. Menteri Hukum juga menginstruksikan jajaran terkait untuk memastikan koordinasi dengan seluruh pihak yang berwenang agar proses administrasi dapat berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjamin hak masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum. "Kementerian Hukum terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat. Kami akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum sehingga hak setiap pihak tetap terlindungi," tutup Menteri Hukum.(chm)

Sambil Menangis Seorang Ibu Rumah Tangga, Adukan Pelanggaran Jabatan Notaris ke Menteri Hukum

Berita Terkait

Roy Suryo Berkomentar Menohok soal Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Kalau Hukum Itu Lurus, Ini Tidak Jadi Preseden

Maraknya Korupsi di Indonesia, MA dan KPK Gelar Peningkatan Integritas

Dorong Kurikulum Adaptif, Peradi Profesional Perluas Kolaborasi Pendidikan Hukum

Viral Tantri Kotak Tiba-tiba Dipeluk OTK Saat Manggung di Sukabumi, Begini Kronologinya

Topik Terkait

Notaris

Hukum

Dokumen

Saksikan Juga

Pidato Presiden Prabowo di Pertemuan dengan Kadin Se-Indonesia

Nahas! Perempuan Tewas Usai Jelajahi Rumah Hantu di Mall Tulungagung

Heboh, Mal-mal di Surabya dan Jakarta Kompak Pasang Pagar Tinggi, Ada Apa?

Keseruan Gelaran Jakarta IP Market 2026

Akhir Era Kuota Internet Hangus, Pemerintah Siapkan Aturan Teknis

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Semarang Tawang Sebagai Cagar Budaya

Viral

Dedi Mulyadi

Kpk

Kdm

Prabowo Subianto

Korupsi