Prabowo Jalankan 121 Kebijakan Transformatif dalam 21 Bulan, ABP Minta Manfaatnya Dikawal hingga Akar Rumput

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan terakhir.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” kata Prabowo.

Pidato Kenegaraan Presiden itu dinilai menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani seluruh persoalan bangsa. Ketua Umum DPP Arus Bawah Prabowo (ABP) Michael F. Umbas mengatakan bahwa apa yang disampaikan Prabowo bukan sekadar paparan capaian pemerintahan, tetapi menunjukkan arah transformasi Indonesia yang mulai diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret.

“Pidato Presiden Prabowo hari ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak ingin berhenti pada retorika. Ada keberanian mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan yang selama bertahun-tahun dianggap sulit, dan yang paling penting, keberpihakan kepada rakyat,” ujar Umbas dalam keterangan tertulis.

Menurut Umbas, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan transformatif tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat akar rumput dan menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi ABP, pesan yang disampaikan Kepala Negara sangat penting karena pemerintahan Prabowo kini memasuki fase ketika berbagai kebijakan besar harus semakin terasa dampaknya di tingkat akar rumput.

“Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak kebijakan yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat. Dan dampak positif itu mulai dirasakan. Karena itu, ABP akan terus mendukung sekaligus mengawal agar transformasi ini benar-benar sampai ke bawah,” tegas Umbas.

ABP juga menyoroti perhatian Prabowo terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah, penguatan ketahanan pangan, serta berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa perbaikan gizi merupakan fondasi pembangunan manusia Indonesia. Prabowo juga menegaskan dirinya tidak ingin anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar.

Menurut Umbas, pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan tidak semata-mata diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kualitas kehidupan rakyat.

“Anak-anak yang sehat, mendapatkan makanan bergizi dan pendidikan yang layak adalah investasi terbesar bangsa. Transformasi tidak boleh hanya terlihat dalam statistik. Transformasi harus hadir di meja makan rakyat, di sekolah, di layanan kesehatan, dan dalam terbukanya kesempatan kerja,” kata Umbas.

Karena itu, lanjut dia, keberpihakan kepada rakyat kecil harus terus menjadi benang merah kebijakan pemerintah, baik di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial maupun penciptaan lapangan kerja.

Lebih lanjut, Umbas juga menilai keberanian pemerintah melakukan pembenahan BUMN sebagai bagian penting dari agenda transformasi ekonomi nasional.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah menemukan jumlah entitas BUMN yang sangat besar, termasuk anak, cucu hingga cicit perusahaan. Pemerintah kemudian melakukan penataan dengan target jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 pada akhir 2026.

Menurut Umbas, restrukturisasi tersebut harus diarahkan untuk menciptakan BUMN yang lebih sehat, efisien, profesional dan memberikan kontribusi lebih besar kepada negara.

“BUMN harus benar-benar menjadi kekuatan ekonomi nasional. Struktur yang terlalu gemuk jangan sampai justru membebani dan membuat negara tidak efisien. Keberanian melakukan restrukturisasi patut didukung sepanjang arahnya jelas: memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing dan memperbesar manfaat BUMN bagi negara dan rakyat,” ujarnya.

Relawan Jangan Hanya Bertepuk Tangan

Lebih jauh, Umbas mengatakan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo juga harus menjadi refleksi bagi seluruh elemen pendukung pemerintah.

Menurut dia, relawan tidak boleh hanya hadir memberikan dukungan politik atau sekadar bertepuk tangan terhadap capaian pemerintah.

Setelah kontestasi politik selesai, ada tanggung jawab moral untuk ikut menjaga agar agenda pemerintahan tetap berada pada jalur kepentingan rakyat.

“Relawan jangan hanya hadir ketika pemilu dan jangan hanya bertepuk tangan ketika pemerintah berhasil. Tugas moral kita adalah ikut mengawal, memastikan program berjalan, sekaligus menjaga agar manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” kata Umbas.

ABP, lanjut Umbas, akan terus mengambil posisi sebagai bagian dari kekuatan masyarakat yang mendukung sekaligus mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga ke tingkat akar rumput.

“Pidato hari ini adalah penegasan arah sekaligus kontrak moral untuk bekerja lebih keras. Presiden sudah menunjukkan arah, keberanian dan targetnya. Sekarang tugas seluruh elemen bangsa adalah bergotong royong memastikan transformasi itu benar-benar menghasilkan Indonesia yang lebih kuat, mandiri dan sejahtera. Negara harus hadir, dan rakyat harus merasakan kehadiran itu,” pungkas Umbas. (rpi)