Wamen BKPM: Indonesia Lemah di R&D, Perlu Investasi Asing Percepat Transfer Teknologi

Jakarta, tvOnenews.com - Upaya menciptakan kemitraan strategis menjadi salah satu kunci untuk mendorong kedaulatan mineral Indonesia. Melalui kolaborasi tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga mampu menguasai teknologi dan memperkuat rantai nilai industri mineral nasional.

Chief Technology Officer (CTO) Danantara Indonesia Sigit Puji Santosa menjelaskan, kesenjangan teknologi Indonesia di sejumlah sektor mineral sebenarnya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan negara lain. Menurutnya, selama ini Indonesia masih banyak mengekspor bahan baku seperti alumina dan aluminium, sementara produk turunannya masih diproduksi di luar negeri.

Ia mencontohkan, Indonesia selama ini mengolah bauksit menjadi alumina atau aluminium ingot untuk kemudian diekspor ke negara lain seperti Jepang. Namun, untuk produk ekstrusi aluminium yang digunakan di sektor dirgantara, otomotif hingga pertahanan, Indonesia masih harus menunggu pasokan selama lima hingga enam bulan.

Sigit menilai teknologi untuk mengembangkan produk turunan aluminium maupun baja masih berada dalam jangkauan Indonesia. Namun, tantangan yang lebih besar berada pada mineral berbasis semikonduktor dan sejumlah mineral khusus yang saat ini hanya dikuasai oleh negara-negara maju.

"Tapi bukan jadi masalah, kita punya strategi di mana kita melakukan strategic partnership. Jadi kementerian strategis, di mana kita memiliki share terhadap kita punya mineral, you punya teknologi, tapi kalau you gak dapat mineral dari kita, maka gak bisa jalan. Kita strategic partnership, kita bangun kolaborasi R&D, kita ajak semua perguruan tinggi," ujar Sigit dalam MINDialogue, di Jakarta, Rabu, (12/8/2026).

Senada dengan itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengakui kemitraan strategis masih dibutuhkan untuk mempercepat transfer teknologi ke Indonesia. Menurutnya, investasi asing tetap diperlukan karena Indonesia masih memiliki kelemahan dalam riset dan pengembangan atau research and development (R&D).

"Memang kenapa kita butuh juga investasi dari luar? Kita juga butuh partner teknologi karena memang terus terang kita juga sangat lemah dalam research and development. Maka itu PR besar," kata Todotua.

Ia mencontohkan pengembangan industri baterai kendaraan listrik yang masih menghadapi tantangan pada rantai pasok bagian tengah. Padahal, Indonesia telah memiliki sumber daya nikel dan fasilitas pengolahan HPAL.

Saat ini, Indonesia tengah melaksanakan kerja sama strategis Indonesia dalam proyek baterai kendaraan listrik. Hal ini ditandai dengan kolaborasi antara anak usaha MIND ID, Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) untuk mengadopsi teknologi manufaktur sel baterai kendaraan listrik.

Keduanya tengah membangun pabrik baterai electric vehicle (EV) berlokasi di Karawang, Jawa Barat yang akan segera diresmikan pemerintah. Adapun kapasitas produksi awal ditaksir mencapai sebesar 6,9 gigawatt hour (GWh) per tahun.

Proyek ini digarap oleh konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) dan IBC. CBL sendiri merupakan anak usaha dari CATL. Konsorsium perusahaan-perusahaan itu pun membentuk perusahaan baru bernama PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menekankan bahwa kemitraan strategis harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia. Ia menilai selama ini banyak kekayaan mineral nasional yang justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak lain yang memiliki keunggulan teknologi dan pendanaan.

Menurut Maroef, kondisi tersebut membuat Indonesia belum sepenuhnya menikmati manfaat dari sumber daya mineral yang dimiliki. Padahal, pengelolaan mineral seharusnya mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi bangsa dan negara.

"MIND ID memandang perlunya upaya perbaikan komprehensif yang melibatkan sinergi lintas institusi. Kami mengidentifikasi bahwa transformasi tata kelola cadangan mineral nasional harus dilakukan di setiap simpul kunci proses bisnis pertambangan, yakni dari sektor hulu, menengah midstream hingga hilir," kata Maroef. (aag)