Menengok 4 Kandidat Bursa Calon Ketua PBNU Jelang Muktamar ke-35

"Sosoknya yang aktif melakukan pertemuan lintas tokoh dan generasi, dapat menjadi titik temu bagi kelompok yang menginginkan persatuan, rekonsiliasi dan ishlah organisasi setelah periode PBNU ini yang diwarnai kontroversi," jelas Wildan.

Sosok ketiga yakni Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin yang hadir sebagai simbol kultural paling kuat dalam kontestasi ini. 

Kehadiran Gus Kikin menawarkan narasi penguatan kembali fondasi dan identitas organisasi berupa penekanan terhadap Qanun Asasi KH Hasyim Asy'ari sebagai rujukan fundamental dalam kehidupan organisasi NU.

Dari sisi usia dan garis keturunan, Gus Kikin merepresentasikan kesinambungan tradisi kepesantrenan dan sejarah NU. 

"Sebagai kandidat paling senior secara usia, Gus Kikin oleh sebagian kalangan structural NU dianggap lebih pantas menduduki posisi di Syuriyah PBNU," kata Wildan.

Sosok keempat yakni Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf yang dinilai membawa modal yang berbeda dibandingkan tiga kandidat lainnya. 

Ia memiliki pengalaman panjang dalam politik praktis dan organisasi kepartaian, termasuk pernah memimpin PKB Jawa Tengah sebelum mengundurkan diri pada awal 2026.

Ia menawarkan visi An-Nahdlah Ats-Tsaniyah atau Kebangkitan Kedua NU, dengan agenda memulihkan marwah organisasi, memperkuat soliditas internal, membenahi tata kelola, serta mengembangkan pendidikan pesantren dan pemberdayaan ekonomi umat.

Wildan menegaskan, tantangan utama yang dihadapi Gus Yusuf adalah membangun persepsi bahwa pencalonannya merupakan agenda khidmah NU, bukan sekadar perpanjangan kepentingan politik tertentu.

"Muktamar tidak sekadar memilih seorang ketua umum. Muktamar akan menentukan arah NU untuk lima tahun ke depan sekaligus meletakkan fondasi perjalanan organisasi pada abad keduanya," tegasnya.

"Siapa pun yang terpilih akan menghadapi pekerjaan rumah yang relatif sama: meredakan polarisasi, memulihkan kepercayaan warga NU, memperbaiki tata kelola organisasi, memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga independensi NU dari kepentingan politik praktis dan memastikan otoritas ulama tetap menjadi pusat pengambilan keputusan," sambungnya.(raa)