Rencana Utang Rp3,4 Triliun Pemprov Jabar Terungkap, Dedi Mulyadi Akhirnya Ungkap Kondisi Keuangan Daerah

tvOnenews.com - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengajukan pinjaman hingga Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi perhatian publik.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kemudian memberikan penjelasan mengenai alasan munculnya wacana pinjaman tersebut.

Dedi menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan pendapatan daerah. Menurutnya, anggaran yang tersedia belum mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan.

Penjelasan tersebut disampaikan Dedi melalui akun TikTok pribadinya. Ia menegaskan bahwa rencana pinjaman bukan berarti Pemprov Jabar sedang berada dalam kondisi keuangan yang buruk, melainkan bagian dari opsi pembiayaan yang tengah dipertimbangkan.

“Kenapa Pemprov Jabar merencanakan pinjaman Rp 3,4 triliun? Karena antara anggaran untuk pembangunan di Jawa Barat dengan pendapatannya terdapat selisih yang cukup besar,” ujar Dedi.

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang belum seluruhnya masuk ke kas daerah.

“Karena yang dicatatkan sebagai sumber pendapatan diantaranya dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat ke daerah sampai saat ini belum terbayarkan semuanya,” jelasnya.

Dalam keterangannya, Dedi turut membeberkan nilai dana bagi hasil yang disebut masih belum diterima.

Ia menyampaikan bahwa terdapat DBH pajak tahun 2023-2024 senilai sekitar Rp1,2 triliun yang telah memiliki dasar melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Meski demikian, pembayaran mulai dilakukan secara bertahap. Dedi menyebut sekitar Rp19 miliar dari dana tersebut telah dibayarkan beberapa hari sebelumnya.

Menurut Dedi, apabila dana tersebut telah diterima seluruhnya, kebutuhan Pemprov Jabar untuk mencari sumber pembiayaan melalui pinjaman dapat berkurang.

Dedi juga meluruskan anggapan bahwa Pemprov Jabar sudah memiliki utang baru sebesar Rp3,4 triliun. Ia memastikan hingga saat ini belum ada pinjaman yang secara resmi dilakukan kepada PT SMI.

Menurutnya, angka Rp3,4 triliun masih merupakan bagian dari rencana dan skema pembiayaan yang sedang dibahas.

“Ini kita bicarakan bahwa saat ini belum ada pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke PT SMI. Jadi baru rencana pinjam,” tegas KDM.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan skema yang sedang dipertimbangkan tidak serta-merta membebankan pembayaran kepada masyarakat Jawa Barat.

Ia justru menyebut sedang mengupayakan mekanisme agar dana pinjaman tersebut dapat dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan.

“Tidak. Kenapa? Saya sedang mengajukan skema. Skemanya adalah bahwa dana pinjaman pada PT SMI nanti dibayarkan saja langsung oleh menteri keuangan,” kata Dedi.

Dengan demikian, rencana pinjaman Rp3,4 triliun tersebut masih berada dalam tahap pembahasan.

Pemprov Jabar masih mempertimbangkan kondisi pendapatan daerah dan realisasi dana dari pemerintah pusat sebelum menentukan langkah pembiayaan pembangunan yang akan ditempuh. (asl)