Langkah Pemerintah Naikan Anggaran Penanganan Bencana Tuai Respons Positif

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah berencana menaikkan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada APBN 2027 menjadi berkisar Rp1 triliun. Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Sujahri Somar dalam forum Obrolan Teras 13 bertema 'Evaluasi 2 Tahun pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka'. Menurutnya komitmen alokasi anggaran ini merupakan sinyal positif untuk memperkuat skema mitigasi dan kesiapsiagaan nasional. "Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang menaikkan anggaran BNPB hingga menembus angka Rp1,003 triliun pada RAPBN 2027. Ini adalah komitmen nyata yang memang kita tunggu agar penguatan mitigasi, kesiapsiagaan di daerah, perlindungan lingkungan, serta sarana tanggap bencana dapat berjalan secara optimal dan merata," kata Sujahri, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Kendati demikian, Sujahri turut menyoroti dua persoalan pemerintah yakni kesiapan negara menghadapi bencana dan potensi disintegrasi bangsa. Ia menilai penanganan bencana tidak boleh terus bersifat reaktif dan hanya berfokus pada respons setelah bencana terjadi. "Negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi. Negara harus hadir sebelum bencana itu datang, melalui mitigasi yang kuat, kesiapan yang matang, dan kebijakan yang mampu melindungi rakyat serta ruang hidupnya," ujarnya. Selain itu, Sujahri mengingatkan adanya berbagai dinamika sosial dan politik di sejumlah daerah. Ia meminta pemerintah perlu mengambil langkah secara serius agar permasalahan tersebut tak sampai berkembang menjadi persoalan disintegrasi. "Persoalan disintegrasi tidak muncul dari ruang hampa. Ketika masyarakat merasa jauh dari keadilan, ketika pembangunan tidak dirasakan secara merata, dan ketika suara rakyat tidak didengar, maka di situlah negara harus hadir untuk melakukan koreksi," katanya. Ia menekankan menjaga keutuhan Indonesia tidak cukup hanya dengan menyerukan persatuan. Karena itu, ia menilai semangat Jaga Indonesia harus ditempatkan sebagai agenda bersama, bukan sekadar slogan. Menurutnya menjaga Indonesia berarti memastikan setiap warga negara merasa dilindungi, setiap daerah memperoleh perhatian yang adil, serta setiap persoalan kebangsaan diselesaikan melalui pendekatan yang mengutamakan persatuan dan keadilan. "Jaga Indonesia bukan hanya menjaga batas wilayah dan keutuhan teritorial, tetapi juga menjaga rasa keadilan, menjaga kepercayaan rakyat, dan memastikan tidak ada daerah maupun kelompok masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh negara. Kalau itu kita jaga, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kuat," katanya. Ia pun turut mendorong pemerintah melakukan belanja masalah dengan turun langsung ke berbagai daerah untuk mendengar persoalan masyarakat dan menjawabnya melalui kebijakan yang berkeadilan. "Jangan hanya melihat Indonesia dari Jakarta. Datangi rakyat di Maluku, Papua, Aceh, Kalimantan, NTT, dan seluruh daerah lainnya. Dengarkan persoalan mereka dan jawab dengan kebijakan yang berkeadilan," ujarnya.(raa)

Langkah Pemerintah Naikan Anggaran Penanganan Bencana Tuai Respons Positif

Berita Terkait

Prabowo Blak-blakan Sebut Tanpa Dukungan NU-Muhammadiyah Tak Mungkin Jadi Presiden

Prabowo Tagih 'Utang' Gus Yahya di Muktamar NU: Aku dari Dulu Minta Kartu Anggota

BNPB Usulkan Pembangunan Gudang Logistik Bencana di Kabupaten dan Kota

Kementerian UMKM Kawal Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana di Sumatera

Topik Terkait

Bencana

Prabowo Subianto

Gibran Rakabuming Raka

Saksikan Juga

Polisi Lakukan Upaya Preventif sebagai Upaya Pengamanan Aksi di Jakarta, 10 Orang Diperiksa

Parkir Rp60 Ribu Per Jam Masih dalam Kajian, Pramono Anung Malah Kaget soal Tarifnya

Menyayat Hati! Kebakaran RS di Pakistan Renggut 15 Nyawa Bayi Baru Lahir, 1 Selamat

Geger! Simpan Bom Ikan di Dalam Rumah, Seorang Warga Banten Tewas Terkena Ledakan

BNPB Kerahkan Puluhan Motor untuk Antar Bantuan ke Wilayah Pelosok

Tim Gabungan Lakukan Teknik Pemadaman Berlapis untuk Atasi Kebakaran Way Kambas

Viral

Kpk

Prabowo Subianto

Dpr

Korupsi

Prabowo