Gandeng UNESCO, Dewan Pers Gelar Konferensi Nasional Perkuat Kebebasan dan Kompetensi Pers Mahasiswa

"Pembungkaman pers mahasiswa adalah ancaman langsung terhadap nalar kritis bangsa dari hulu," ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa sengketa atas pemberitaan pers mahasiswa hendaknya diselesaikan melalui mekanisme hak koreksi atau Hak Jawab, bukan menggunakan sanksi akademik atau jalur pidana. 

Ia kembali menegaskan bahwa Dewan Pers memiliki komitmen melindungi pers mahasiswa antara lain melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dewan Pers dan Dirjen Diktiristek pada 2024 lalu tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. 

Garuda Wiko menyampaikan bahwa persma merupakan bagian dari ekosistem perguruan tinggi dan memiliki peran sebagai penyeimbang di dunia perguruan tinggi. 

"Mekanisme checks and balances itu juga harus berjalan di kampus, bentuk dialog yang baik, supaya ada lonceng yang mengingatkan. Termasuk upaya mitigasi juga, supaya jangan sampai masalahnya terlalu jauh, baru tersadar," ujarnya.   

Ia juga menambahkan bahwa PKS Dewan Pers dan DirjenRistekDikti ini bisa ditindaklanjuti ke perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). 

Jumlah perguruan tinggi yang berhimpun di bawah Forum Rektor sebanyak 146 PTN dan sekitar 4.000 PTS.

"Perlu pemahaman bersama melalui dialog-dialog produktif," ujarnya. 

Neni Herlina, dalam kesempatan tersebut, menyebut eksistensi pers mahasiswa sebagai penjaga kebebasan akademik. 

"Karena kita berada di bawah organisasi kampus, kewajiban kita untuk menjaga iklim akademik. Jadi tentu kita punya jati diri sebagai akademisi," kata dia. 

Pers mahasiswa juga memiliki fungsi check and balances. 

"Karena inti jurnalisme itu menyampaikan kebenaran, based on data. Kalau informasinya benar, tidak akan ada komplain," ujarnya.  

Ia juga menambahkan bahwa para aktivis pers mahasiwa perlu memahami hak dan juga risiko dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. 

Sehingga juga perlu menyiapkan upaya mitigasinya. "Kita harus punya bekal yang kuat, punya knowledge dan pemahaman yang baik," kata dia. 

Dia menyarankan perlunya ada peningkatan kapasitas pers mahasiswa, serta memperkuat jejaringnya. 

Penguatan Pemahaman Literasi Media dan Informasi  

Sesi pelatihan literasi media dan informasi disampaikan oleh Associate Project Officer Kantor UNESCO Jakarta Yekthi Hesthi Murthi.