Cegah Karhutla Makin Meluas, Inpres Larangan Membakar Dorong Gotong Royong Pemerintah hingga Masyarakat Adat

“Ketika bentang alam di sekitar kawasan penanaman telah terdegradasi dan tidak lagi memiliki kelembaban alami yang mampu menahan laju api, tradisi pembakaran tradisional menurut Martinus – yang berlatar masyarakat adat Dayak ini – berpotensi membawa risiko lingkungan yang merugikan.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari sektor industri berbasis pengelolaan lahan. Pelaku usaha menilai instruksi presiden tetap dapat memberikan ruang bagi penerapan kearifan lokal, termasuk pembakaran terbatas, sepanjang dilakukan berdasarkan persyaratan, ketentuan, serta pengawasan yang ketat dan proporsional.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah, dunia usaha, aparat, dan masyarakat dinilai memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi.

“Semangatnya adalah gotong royong. Pemerintah, dunia usaha, aparat, dan masyarakat memiliki peran masing-masing yang harus saling mendukung. Semakin baik koordinasi dan kesiapan di lapangan, semakin besar peluang kita mencegah kebakaran sebelum meluas,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, Jumat (4/9/2026) di Jakarta.

Dari sektor kehutanan, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, pada Jumat (4/9/2026), menilai aturan dalam Inpres Nomor 11 Tahun 2026 dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak untuk menyatukan langkah dalam pengendalian karhutla.

Menurut Soewarso, kolaborasi tersebut perlu melibatkan pelaku usaha, pemerintah di berbagai tingkatan, masyarakat, serta komunitas ulayat yang berada di sekitar kawasan hutan.

APHI, kata dia, akan terus mendorong dialog dengan masyarakat setempat dan komunitas ulayat. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kerja sama dalam pencegahan dan pengendalian karhutla hingga tingkat tapak.

“Untuk memperkuat kebersamaan dan kolaborasi dalam pencegahan dan pengendalian karhutla di tingkat tapak, termasuk meningkatkan kesadaran mengenai risiko pembukaan lahan dengan cara membakar,” ujar Soewarso.

Soewarso juga mencontohkan sejumlah inisiatif yang telah dilakukan pengelola konsesi hutan tanaman industri. Program tersebut antara lain menggandeng komunitas ulayat di sekitar wilayah konsesi melalui penyediaan mata pencaharian dan peluang usaha baru yang lebih berkelanjutan serta sesuai dengan potensi lokal.