Targetkan Keluar dari Middle Income Trap, Mendagri Tito Karnavian Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional sebagai langkah nyata untuk membawa Indonesia keluar dari tantangan jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. 

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah negara bertransformasi menjadi negara maju sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam melewati fase tersebut melalui pencapaian angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dalam mencapai target besar ini, ditekankan pentingnya memperkuat empat pilar utama penyokong ekonomi yang harus dikelola secara maksimal. 

Implementasi strategi tersebut menuntut adanya kolaborasi yang erat dan harmonis antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah. 

Dengan sinergi yang kuat, diharapkan seluruh potensi ekonomi di berbagai wilayah dapat dioptimalkan demi mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju.

Penekanan ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/9).

"Spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi dan kita akan betul-betul kawal juga sama-sama. Karena kita ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit," katanya.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan empat komponen utama yang perlu diperkuat. Pertama, konsumsi rumah tangga. 

Tingginya konsumsi rumah tangga mencerminkan kuatnya daya beli masyarakat. Sebaliknya, ketika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turut mengalami penurunan.

"Itu menyumbang hampir 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Apakah masyarakat memiliki daya beli, sehingga mereka belanja, konsumsi. Itu menjadi penyumbang terbesar, dan ini melibatkan pemerintah pusat maupun daerah," jelasnya.

Kedua, belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mendagri menekankan pentingnya memastikan realisasi belanja pemerintah berjalan sesuai target. 

Kemendagri pun secara berkala mengevaluasi realisasi belanja setiap daerah. 

Daerah dengan realisasi belanja yang masih rendah akan mendapatkan perhatian dan pengingat dari pemerintah. Dalam proses tersebut, Kemendagri juga menurunkan tim untuk melakukan pemantauan.

"Belanja pemerintah sangat penting, karena untuk meyakinkan bahwa uang pemerintah beredar di masyarakat, dan bisa memancing, menstimulan sektor swasta," ujarnya.

Ketiga, investasi dalam negeri maupun luar negeri. Mendagri mengatakan, peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan lapangan kerja, penambahan modal, serta peningkatan perputaran uang di masyarakat. 

Karena itu, investasi menjadi salah satu komponen penting yang perlu terus didorong oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Kunci adalah bagaimana daerah bisa mempermudah investasi, mengundang investor, dan lain-lain agar hidup," ucapnya.

Keempat, nilai ekspor yang lebih tinggi daripada impor. Mendagri menilai pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong pengusaha, produsen, serta pelaku UMKM agar semakin berorientasi pada pasar ekspor. 

Pemda juga berperan dalam mengidentifikasi dan mendorong sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi menembus pasar internasional.

"Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kita akan memiliki devisa, kita surplus dalam perdagangan internasional. Itu akan memberikan pertumbuhan ekonomi kita menyumbang [kenaikan], angkanya akan menjadi terdongkrak," tandasnya.

Turut hadir pada Rakor tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan di Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan di Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah. (dpi)